Anggota DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, ST, MM, melaksanakan reses Caturwulan (Cawu) II Tahun 2025 di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Selasa malam, 15 Juni 2025.

Dalam forum tersebut, Rusman menyampaikan penekanan mengenai pentingnya transparansi, keterbukaan informasi, dan peran aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintah.

Rusman menjelaskan, reses bukan hanya aktivitas formal, melainkan kewajiban konstitusional untuk menjaring aspirasi dan memastikan fungsi representasi berjalan.

“Terkait dengan reses atau jaring aspirasi sesungguhnya menjadi kewajiban bagi kami selaku anggota DPRD Kota Palu untuk menggelar rapat bersama masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi, saran, dan kritik,” jelasnya.

Ia menyoroti program pemerintah yang memerlukan kontribusi bersama. Tiga program utama yang ia sebutkan yaitu program Nasional, 9 program BERANI Pemerintah Provinsi, dan 35 program prioritas Pemerintah Kota Palu.

Menurut Rusman, ketiganya tidak dapat berjalan optimal tanpa komunikasi yang intens dengan masyarakat.

“Apakah program asta cita Presiden, 9 program ‘Berani’ Gubernur, atau 35 program Walikota, semuanya tidak akan berhasil manakala tidak ada partisipasi dari kita semuanya,” ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar aktif menyampaikan persoalan, tidak hanya diam atau mengeluh secara pribadi. Rusman juga menggarisbawahi, jika komunikasi antara warga dan DPRD terputus, fungsi pengawasan DPRD akan kehilangan relevansi.

“Hal seperti itu harus diungkapkan. Tidak boleh disembunyikan atau menggerutu dalam hati,” katanya.

Persoalan KTP dan Administrasi Kependudukan

Rusman mengatakan, kendala administratif yang masih sering muncul, terutama terkait dokumen kependudukan. Ia menganggap masalah KTP berdampak langsung pada hak politik, akses bantuan, dan keperluan lain yang berbasis data kependudukan.

“Jangan sampai pas Pemilu ke depan itu bingung lagi. Ini ada orangnya tapi tidak terdaftar di TPS, ternyata KTP-nya masih kelurahan lain,” katanya, seraya mengingatkan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan sudah digratiskan. Warga yang menemukan pungutan liar diminta segera melapor.

Retribusi dan Pajak Daerah

Terkait pajak daerah dan retribusi sampah, Rusman menyatakan, sudah beberapa kali meminta Dinas Lingkungan Hidup meninjau ulang beban tarif. Namun sampai saat ini, revisi kebijakan belum terealisasi.

Ia menegaskan, kewajiban pembayaran tetap harus dijalankan, meskipun bagi warga yang memiliki kesulitan pembayaran, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan skema keringanan atau penyesuaian.

“Kalau bulan ini belum bisa bayar karena ada hal-hal, ya disampaikan. Kami manusia, pasti bisa cari jalan keluarnya. Tapi tanggung jawab itu tetap ada,” katanya.

Bantuan Modal Usaha dan Prosedur Pengajuan

Ia juga menjelaskan usulan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM di wilayahnya. Pada tahun 2025, kuota penerima bantuan Rp2 juta diusulkan bagi 20 orang, tetapi baru 13 warga yang melengkapi syarat administrasi. Untuk 2026, ia menargetkan jumlah penerima bantuan bertambah menjadi 40 orang.

Menurut Rusman, permohonan bantuan harus memenuhi kelengkapan dokumen agar akuntabilitasnya jelas.

“Manusia ketika lahir saja harus punya KTP. Sama juga dengan yang berusaha. Walaupun cuma jualan pisang goreng, harus ada Nomor Induk Berusahanya,” katanya.

Ia menyebutkan, seluruh data pendukung berupa foto usaha, alamat, produk, dan email wajib dilampirkan. Hal itu diperlukan agar proses penganggaran tidak menimbulkan potensi masalah pertanggungjawaban di kemudian hari.

Dana Bagi Hasil Sektor Tambang dan Dampaknya

Dalam reses itu, Rusman juga menyinggung peluang penerimaan dana bagi hasil sektor tambang yang masih diperjuangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Menurutnya, dana tersebut diharapkan menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah, namun perlu dipastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kita tidak pernah memikirkan bagaimana dampaknya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Itu sangat berdampak bagi generasi kita setelahnya,” ungkapnya seraya mencontohkan lahan-lahan bekas tambang yang belum pulih.

Rusman meminta agar program CSR perusahaan tambang lebih diarahkan pada sektor pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Siswa-siswa yang prestasi dari sini harus diusulkan untuk dibiayai tambang. Kita ini ring satu,” ujarnya.

Ajakan Kolaborasi dan Evaluasi Program Pemerintah

Rusman juga mengingatkan, bahwa Kota Palu sebagai ibu kota provinsi semestinya menjadi contoh dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kekuatan kita sebagai ibu kota provinsi harusnya menjadikan Palu terdepan dalam segala aspek. Sangat disayangkan kalau ternyata Kota Palu malah tertinggal dibanding daerah lain,” tuturnya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Palu akan terus mendukung program pemerintah selama berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, jika terdapat kebijakan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, DPRD akan menyampaikan koreksi secara terbuka.

Rusman mengajak masyarakat terus aktif menyampaikan aspirasi.

“Saya tidak pernah berjanji, tapi saya akan mengupayakan. Karena tugas saya sebagai wakil rakyat adalah menjadi fasilitator kebaikan,” pungkas Politisi PKS itu.

Ia juga menekankan, komunikasi sebaiknya tidak berhenti di forum reses. Warga diminta memanfaatkan berbagai kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan masukan, baik melalui kelompok masyarakat, majelis taklim, maupun organisasi lain. (Rfi)