Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun, atau sekitar 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun.

Angka ini menunjukkan percepatan signifikan, khususnya selama bulan Maret, yang digadang-gadang menjadi momen kunci mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini.

Baca Juga:Penipu Bansos Kemensos Via subsidippkm.online Ditangkap

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa porsi terbesar disumbang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp413,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) menyerap Rp196,1 triliun, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp217,1 triliun.

“Total belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Maret adalah Rp413,2 triliun. Ini adalah 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (30/4).

Belanja K/L paling besar diarahkan untuk gaji dan tunjangan pegawai senilai Rp79,5 triliun, termasuk tunjangan profesi guru dan tunjangan kinerja. Bantuan sosial juga menjadi fokus, dengan alokasi Rp38,9 triliun yang disalurkan ke berbagai program strategis seperti PKH (Rp7,3 triliun), kartu sembako (Rp11 triliun), PBI JKN (Rp11,6 triliun), hingga PIP dan KIP Kuliah yang masing-masing menerima Rp1,5 triliun dan Rp6,7 triliun.

Pemerintah juga menunjukkan komitmen pada infrastruktur dasar melalui belanja modal sebesar Rp25,9 triliun. Lonjakan ini cukup tajam dibandingkan hanya Rp3,1 triliun pada Februari 2025. Penggunaan dana meliputi pengadaan mesin dan peralatan (Rp22,3 triliun), pembangunan jaringan irigasi dan jalan (Rp2,5 triliun), serta rehabilitasi gedung dan bangunan (Rp900 miliar).

Sementara itu, belanja non-K/L difokuskan untuk sektor yang berdampak langsung pada masyarakat luas. Di antaranya, pembayaran pensiun sebesar Rp58,9 triliun serta subsidi energi dan pupuk senilai Rp32,4 triliun. Subsidi ini mencakup 2,9 juta kiloliter BBM, 1,36 juta kilogram LPG 3 kg, subsidi listrik bagi 41,9 juta pelanggan, dan pupuk sebanyak 1,7 juta ton.

“Kita harapkan ini kemudian menciptakan multiplier effect. Dengan belanja yang sudah cukup besar di bulan Maret, ini memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi kita di triwulan I/2025,” tambah Suahasil.

Dengan realisasi yang mulai menggeliat dan komposisi belanja yang menekankan keseimbangan antara belanja sosial, infrastruktur, dan subsidi, pemerintah tampaknya berupaya memastikan APBN 2025 tidak hanya terserap secara nominal, tetapi juga memberikan efek riil bagi kesejahteraan masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi nasional.***