Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan I dan Pegawai Harian Lepas (PHL) melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian sembako, Jumat (21/3/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari program prioritas Berani Sehat yang digagas untuk mendorong kesejahteraan aparatur dari lapisan terbawah.

Pemeriksaan yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng ini mencakup cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Para peserta juga menerima obat gratis dan sembako sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam roda pemerintahan.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang hadir bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, menilai kegiatan ini sebagai langkah konkret pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan inklusif. Ia menyampaikan bahwa program ini adalah simbol kehadiran negara untuk para pegawainya, terutama yang sering terpinggirkan dalam prioritas pelayanan.

“ASN golongan I dan PHL ini juga punya hak yang sama untuk diperhatikan. Jangan sampai karena statusnya, mereka terlewat dari perhatian kita. Berani Sehat hadir untuk mereka,” ujar Gubernur Anwar.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Pemprov Sulteng, Baznas Kota Palu, Baznas Parigi Moutong, Baznas Provinsi Sulteng, dan Dinas Kesehatan. Selain itu, pencanangan Zona Integritas Bebas dari Korupsi turut ditekankan dalam momen tersebut.

Gubernur juga menyampaikan bahwa dengan kebijakan Satu Data, masyarakat kini bisa mengakses layanan kesehatan cukup dengan KTP Sulteng. Karena itu, ia meminta Baznas untuk mengalihkan anggaran bantuan kesehatannya ke sektor lain yang lebih mendesak.

Tak hanya soal kesehatan, Gubernur juga menyinggung pentingnya program Berani Cerdas untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Zakat yang dikelola Baznas telah memberi inspirasi. Semangat inilah yang perlu terus kita hidupkan di seluruh perangkat daerah,” ucapnya.

Kegiatan ini disambut antusias para ASN dan PHL yang hadir, dan menjadi pengingat bahwa keberpihakan pada kelompok yang kerap tak terlihat adalah wujud nyata keberpihakan dalam kebijakan publik.***