Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, melakukan audiensi dengan Menteri Investasi/BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta pada Selasa (18/3/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor nikel di kawasan industri smelter.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka turut hadir, mengingat ketiga provinsi tersebut memiliki cadangan nikel terbesar di Indonesia.

Mereka berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat guna meningkatkan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) serta mendapatkan kepastian regulasi bagi daerah penghasil nikel.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menyambut baik inisiatif tiga pemerintah provinsi ini dan meminta agar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) segera diserahkan untuk dibahas dengan kementerian terkait.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penyaluran DBH bagi daerah penghasil tetap menjadi prioritas dan akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

Wagub dr. Reny Lamadjido menyampaikan apresiasi atas tanggapan positif pemerintah pusat dan menegaskan bahwa RKAB Sulawesi Tengah telah disiapkan untuk segera didiskusikan.

Selain potensi dari hilirisasi nikel, ia juga menyoroti peluang pajak dari air permukaan, alat berat, dan bahan bakar minyak (BBM) yang dapat menjadi sumber PAD yang signifikan bagi pembangunan daerah.

“Hilirisasi adalah langkah besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung visi besar Indonesia Emas,” ujarnya.

Dalam audiensi ini, Wagub Sulteng didampingi oleh perangkat daerah terkait, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan optimalisasi investasi dan DBH dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.***