Hadianto Rasyid Ungkap Capaian, Tantangan, dan Program Baru di DPRD Kota Palu
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyampaikan capaian, program baru hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Palu, Rabu malam (5/3/2025).
Dalam pidatonya, ia menegaskan terkait keberlanjutan program serta strategi menghadapi kebijakan baru pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap anggaran daerah.
Kolaborasi Pemerintah dan DPRD Wujudkan Perubahan
Sejak menjabat pada 2021, Hadianto bersama pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemulihan pascagempa 2018 dan dampak pandemi COVID-19. Meski dalam keterbatasan anggaran, kerja sama dengan DPRD Kota Palu mendorong berbagai kebijakan yang bertujuan mempercepat pembangunan.
“Kerja sama ini membawa Kota Palu menuju arah yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada dr. Reny A. Lamadjido, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu dan kini menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Reny yang saat ini telah menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Terima kasih atas kerja keras yang luar biasa dalam memberikan pendampingan kepada saya pada periode sebelumnya,” ucapnya.
Efisiensi Anggaran dan Tantangan ke Depan
Hadianto menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat akan berdampak langsung pada transfer dana ke daerah. Mulai 2026, daerah diwajibkan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 30% dari total APBD, sehingga strategi peningkatan pendapatan daerah harus segera disiapkan.
“Saat ini PAD Kota Palu berada di angka sekitar Rp300 miliar. Dengan kebijakan baru ini, ada perubahan dalam transfer dana yang perlu kita antisipasi agar pembangunan tetap berjalan,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan work from anywhere (WFA) yang memungkinkan pegawai bekerja di kantor selama tiga hari dan dua hari dari lokasi lain juga menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan mekanisme kerja agar layanan publik tetap berjalan dengan baik.
Dukungan bagi Masyarakat dan Penghargaan Nasional
Berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di antaranya:
- Insentif Padat Karya meningkat dari Rp250.000 menjadi Rp1 juta
- Insentif Kader Kesehatan naik dari Rp50.000 menjadi Rp250.000
- Insentif Ketua RT dan RW meningkat dari Rp150.000 menjadi Rp750.000
- Bantuan tunai bagi UMKM, dengan 2.000-3.000 penerima setiap tahun
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, keluarga disabilitas, ketua RT/RW, dan pekerja padat karya
Selain program kesejahteraan, Kota Palu juga menerima berbagai penghargaan nasional, seperti Adi Pura, Nirwasita Tantra, Kota Sehat, serta peringkat dua terbaik dalam perencanaan pembangunan nasional pada 2022 dan 2023.
“Dukungan pemerintah kepada masyarakat akan terus ditingkatkan agar semua lapisan dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang dijalankan,” tambahnya.
Visi Palu Bergerak Bersama: Lanjutan dan Program Baru
Hadianto komitmen untuk melanjutkan 53 program yang telah berjalan, serta menambahkan 35 program baru guna mempercepat pembangunan Kota Palu menuju kota global dalam 20 tahun mendatang.
Enam agenda prioritas Kota Palu meliputi:
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan UMKM
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Transparan
- Pengembangan Kota Palu sebagai Kota Layak Huni
“Kolaborasi dengan semua pihak akan terus dijaga agar program-program yang telah dirancang dapat berjalan dengan optimal,” pungkasnya. (Rfi)
