Anwar Hafid Tanggapi Massa Aksi, Fokus Reformasi dan Efisiensi
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, langsung menghadapi tantangan di hari pertamanya berkantor, Senin (3/3/2025).
Sejumlah massa dari Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS ADI) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, menuntut transparansi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik, dan penyelesaian berbagai persoalan daerah.
Tanpa menghindar, Anwar Hafid menemui massa aksi secara langsung, ia berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, bahwa reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran menjadi langkah awal dalam kepemimpinannya.
“Saya memahami perjuangan masyarakat dan aktivis seperti LS ADI. Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi agenda penting bagi saya. Kita harus melakukan efisiensi karena ada pemangkasan anggaran hingga hampir Rp300 miliar. Oleh karena itu, langkah pertama saya adalah membenahi birokrasi agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan kredibel,” ujar Anwar Hafid.
Tuntutan Massa: Dari Transparansi hingga Penyelesaian Konflik Lahan
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan yang dianggap belum mendapat perhatian serius dari pemerintah sebelumnya, di antaranya:
- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik
- Lambannya penyelesaian konflik lahan
- Maraknya pertambangan ilegal
- Permasalahan pendidikan dan kesehatan yang belum menjadi prioritas utama
Langkah Konkret Anwar Hafid: Fokus Reformasi dan Kebijakan Prioritas
Menanggapi tuntutan tersebut, Anwar Hafid menegaskan tiga fokus utama pemerintahannya, yaitu:
- Efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi
- Percepatan program prioritas di sektor pendidikan dan kesehatan
- Pengawasan ketat terhadap pertambangan ilegal
Di sektor pendidikan dan kesehatan, ia menargetkan program unggulan dapat mulai direalisasikan pada 2025 dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Sementara dalam menangani pertambangan ilegal, ia berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang akan mengawasi langsung aktivitas pertambangan serta memastikan tidak ada eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Gubernur Siap Berdialog, Buka Ruang Kritik Masyarakat
Anwar Hafid juga menegaskan keterbukaannya terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menilai bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga merupakan kunci utama dalam membangun kebijakan yang efektif.
“Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif. Saya ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan rakyat. Jika ada persoalan yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Demonstrasi di hari pertama kepemimpinannya menjadi ujian awal bagi Anwar Hafid, sekaligus momentum untuk membuktikan bahwa pemerintahannya akan berjalan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan. Bagaimana implementasi janji-janji tersebut, publik akan terus mengawasi.***
