Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, berharap Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bisa semakin berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Hal ini ia sampaikan dalam Pertemuan Kunjungan Kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, yang berlangsung di Ruang Polibu, Lantai III, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (13/02/2025).

Baca Juga:7 Raperda Usul Prakarsa DPRD Sulteng Siap Dibahas Lebih Lanjut

Pertemuan ini membahas berbagai persoalan yang dihadapi daerah dan bagaimana kebijakan di tingkat pusat bisa lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris DPRD Sulteng, Siti Rachmi Amir Singi, S.Sos., M.Si, Sekretaris Provinsi, Dra. Novalina, MM, serta kepala perangkat daerah dan akademisi dari berbagai universitas di Sulawesi Tengah.

Sementara dari pihak DPD RI, hadir Wakil Ketua I PPUU DPD RI, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua III PPUU, Muhammad Hidayattollah, S.Pd, serta sejumlah anggota rombongan PPUU DPD RI lainnya.

Dalam pertemuan itu, Dandy Adhi Prabowo menyampaikan apresiasinya terhadap langkah DPD RI yang datang langsung untuk mendengar aspirasi dari daerah. Menurutnya, ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat peran DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Ini kesempatan yang sangat bagus untuk membangun komunikasi langsung antara daerah dan DPD RI. Kami berharap pembahasan ini benar-benar bisa menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah,” ujar Dandy.

Ia juga berharap pertemuan ini bukan sekedar formalitas, tetapi bisa melahirkan gagasan yang benar-benar bisa dijalankan dan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah.

“Kita butuh langkah konkret yang bisa benar-benar diterapkan, bukan sekadar wacana. Harapan saya, hasil dari pertemuan ini bisa menjadi dasar kebijakan yang membawa manfaat nyata,” katanya.

“Kita ingin ini bukan hanya sekedar pembahasan di ruangan, tapi benar-benar bisa diterapkan. Saya berharap langkah ini bisa menjadi awal dari kebijakan yang lebih berpihak pada daerah dan masyarakat,” tambah Dandy.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM, berbicara tentang sejumlah tantangan yang dihadapi daerah dan perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RUU. Beberapa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, otonomi daerah, dana bagi hasil (DBH), serta kebijakan terkait kebencanaan.

“Sulteng adalah daerah yang rawan bencana, jadi kami berharap ada kebijakan yang bisa membantu daerah dalam hal kesiapsiagaan dan penanganan bencana,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I PPUU DPD RI, Dr. R. Graal Taliawo, menyampaikan, bahwa DPD RI siap menampung aspirasi dari berbagai daerah untuk memastikan kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Masyarakat dan pemerintah daerah jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi. Kami di DPD RI terbuka dan siap menampung berbagai masukan, baik secara langsung maupun melalui kantor perwakilan kami di daerah,” ucapnya.***