“Dibandingkan 2022, 2021 tentu jauh lebih rendah karena itu adalah situasi pandemi. Kalau dibanding periode pre-Covid level yaitu 2019, kita lihat ya nominalnya hampir sama. Tahun 2019 defisitnya di Rp348 triliun, tahun ini Rp347 triliun. Namun, persentase terhadap GDP jauh lebih kecil karena GDP kita sudah naik selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2019 defisit Rp348 triliun itu 2,2 persen dari GDP. Tahun 2023 yang baru kita tutup, defisit Rp347,6 triliun itu 1,65 persen dari GDP,” Menkeu memaparkan panjang lebar.
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1 persen dari target APBN 2023 atau 74,9 pesen dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang di tahun 2023 Rp407,0 triliun (58,4 persen dari target APBN TA 2023 atau 96,6 persen dari Perpres 75/2023). Pembiayaan APBN dilaksanakan dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya utang.
Pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.
Struktur APBN juga mencantumkan keseimbangan primer, yaitu selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembiayaan bunga utang. Tahun ini, keseimbangan primer mengalami surplus sebesar Rp92,2 triliun.
“Keseimbangan primer kita tahun ini pertama kali surplus sejak 2012, dan surplusnya itu nggak kecil, Rp92 triliun. Saat kenaikan (pendapatan) yang luar biasa tahun lalu, keseimbangan primer masih negatif Rp74 triliun. Dan defisit (tahun 2023) kita jauh lebih kecil jauh di bawah 2 persen, yaitu 1,65 persen dari GDP. Dengan demikian, rasio utang kita dan utang kita insyaallah bisa terus terjaga dan dalam hal ini bisa dikelola dari sisi risiko maupun kinerjanya. Kinerja APBN 2023 yang sangat positif ini tentu akan menjadi bekal yang baik untuk menyongsong pelaksanaan APBN 2024,” terangnya.
Pada akhir pemaparannya, Menkeu menggarisbawahi bahwa kinerja ekonomi Indonesia masih terjaga dengan pertumbuhan di kisaran lima persen. Pelaksanaan APBN 2023 mencatatkan kinerja positif, mampu memperbaiki pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, juga tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat, terutatama kelompok paling rentan.
