“Misalnya direkomendasikan agar target PAD jangan dibuat taget fiktif, karena fungsi pengawsan yang melekat di DPRD bisa memberi ruang sepanjang waktu kepada kepala daerah untuk di impicment dalam ranah konteks LKPJ dalam hal pengawasan,” tandas Sayidiman.
Pansus LKPJ DPRD Sulteng Kunker ke Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
