“Kami kecewa mendengar bahwa PT. SMS tidak berkomitmen terkait kesejahteraan masyarakat, ditanya bagaimana dengan orang-orang tua, lansia yang sudah tidak bekerja apakah akan dapat turut menikmati hasil tambang, malah dijawab, jangankan mensejahterakan satu kampung, satu rumah tangga saja sulit untuk di stel, jadi untuk apa mereka ada di Oyom kalau tidak bisa berguna bagi kami, bagi kami 17 macam program Pesonguan adalah harga mati”, ujar tokoh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang masih aktif mendampingi masyarakat adat desa oyom itu.
Udin Masese juga mengingatkan, agar berhati-hati menggunakan kalimat BUKAN WARGA ASLI, Penggunaan kalimat itu bisa dinilai bernuansa SARA, jika yang dimaksud warga asli adalah suku Dondo, bagaimana PT SMS akan memilah keaslian masing-masing penduduk Desa Oyom, misalnya, apakah si A yang murni kelahiran desa oyom, tapi menjadi salah satu koordinator aksi yang menolak PT. SMS dapat dikategorikan penduduk Palsu?
Dan jika menilik pada kepengurusan koperasi “bentukan” PT SMS jelas bahwa 70% Ketua koperasinya adalah bukan suku Dondo.
“Penggunaan kalimat “bukan penduduk asli” harus dihentikan karena akan lebih memperparah perpecahan dimasyarakat,” tegasnya.
Dalam rangkaian pengumpulan informasi di masyarakat desa Oyom diketahui bahwa Rekomendasi gubernur diduga dijadikan senjata untuk menguasai WPR dengan menzolimi kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan PT. SMS.
Jika dibandingkan dengan pemaparan pilot project oleh Dirut PT SMS yang lebih bersifat umum, program pemanfaatan potensi pertambangan dalam WPR oleh koperasi Mitra Tambang Pesonguan nampak lebih jelas dan searah dengan visi misi gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, gubernur yang akrab di sapa Ka Cudy ini selalu mengingatkan agar potensi yang ada di desa harus dimaksimalkan oleh dan untuk masyarakat desa sendiri, program kerja dan kesejahteraan masyarakat koperasi Pesonguan telah dipersiapkan secara matang oleh tokoh-tokoh masyarakat desa Oyom seharusnya dihargai dan justru layak mendapatkan rekomendasi pilot project dari Gubernur.
Terkait 17 Program kerja koperasi MTP, Ketua Harian APRI DPC Tolitoli, Marwan AK menjelaskan, bahwa pendampingan terhadap penambang rakyat sedang dan terus akan dilakukan, khusus untuk tambang rakyat desa Oyom.
