JAKARTA – Merespon penerapan PPKM Darurat saat ini, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak.

Adapun deretan bansos tersebut sebagai berikut:

Baca Juga:Tiga Stimulus Fiskal, Ada Bansos Hingga Beli Rumah Bebas PPN

1. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Pemerintah memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama dua bulan untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat.

BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp11,94 triliun untuk penyaluran Januari-April setiap bulannya  Rp300.000 per kelompok penerima perbulan.

Untuk perpanjangan dua bulan akan dibayarkan pada bulan Juli ini dan targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi.

“Perpanjangan BST 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun, catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu. Sehingga untuk BST ini total alokasi nya adalah mencapai 18,04 triliun dari yang Januari-April plus dua bulan yang sekarang kita akan berikan,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resminya.

2. Diskon Listrik atau Stimulus PLN

Pemerintah kembali memberikan stimulus PLN bagi masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA, pada awal APBN hanya ditujukan untuk kuartal 1 saja dengan diskon yang sama tahun 2020 yaitu pelanggan 450 VA diberikan diskon 100%, sedangkan pelanggan 950 VA diberikan diskon 50%, kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskon 50% untuk 450 VA dan untuk 900 VA 25%.

Dengan adanya PPKM ini, akan diperpanjang lagi diskon 50% untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga.

“Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan sampai dengan September untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan biaya beban atau  abonemen listrik terutama bagi pelanggan bisnis, industri dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan, yang juga diperpanjang hingga bulan September. Dalam hal ini diskonnya diturunkan dari tadinya 100% ditanggung pemerintah sekarang 50% ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk perpanjangan ini maka akan dibutuhkan tambahan Rp420 miliar yang untuk semester 1 kita sudah meng-cover Rp1,27 triliun. Sekarang untuk perpanjangan hingga kuartal ke-3 total anggaran bantuan adalah sebesar Rp1,69 triliun,” kata Menkeu.

Adapun cara mendapatkan diskon listrik bagi pelanggan prabayar daya 450 VA tidak perlu lagi mengakses token baik di website, layanan Whatsapp, maupun melalui aplikasi PLN Mobile. Diskon akan langsung di dapat saat membeli token listrik.

Kemudian pembebasan biaya beban, abonemen, pembebasan ketentuan rekening minimum, dan pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis, serta industri.

Potongan sebesar 50 persen hanya diberikan untuk biaya beban atau abonemen dan biaya pemakaian rekening minimum.

3. Bantuan Langsung Tunai atau BLT Desa

BLT Desa diberikan kepada target penerima sekitar 8 juta keluarga miskin atau yang tidak mampu dengan besaran Rp300.000 per kelompok penerima perbulan dengan total proyeksi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.

“Kemudian BLT Desa juga bisa dibayarkan secara rapel triwulanan dan kebijakan baru ini kita akan sampaikan di bulan Juli ini sehingga dalam pelaksanaan PPKM Darurat masyarakat bisa mendapatkan terutama di desa tadi yang kelompok petani, pedagang, buruh, nelayan dan juga guru bisa mendapatkan bantuan yang tepat waktu pada bulan Juli ini,” jelas Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers membahas Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat secara daring, Jumat 2 Juli 2021.

4. Program Keluarga Harapan atau PKH

Dengan adanya PPKM darurat, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dipercepat. Anggaran PKH Tahun 2021 Rp28,31 triliun dengan target 10 juta kelompok penerima dan realisasi sampai dengan Q2 adalah Rp13,96 triliun.

“Dengan adanya PPKM Darurat mestinya kuartal ketiga ini kita akan mempercepat penyalurannya di triwulan ketiga ini pada bulan Juli dan diharapkan akan memperkuat daya tahan sosial dari para keluarga PKH,” kata Menkeu.

BACA JUGA: Stimulus PLN

Selain itu, keluarga PKH juga mendapatkan penyaluran kartu sembako dengan total anggaran sebesar Rp42,37 triliun untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sampai dengan Juni, realisasinya Rp17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM. Sehingga masih tersedia ruang untuk hampir 3 juta kelompok penerima yang bisa diberikan kartu sembako sebesar Rp200.000 perbulan.

“Pada saat PPKM Darurat ini kita meminta kepada Kementerian Sosial untuk segera mencapai 18,8 jadi masih ada tambahan 3 juta yang bisa ditambahkan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada dan juga diminta untuk dilakukan percepatan penyaluran,” ungkap Menkeu.

5. Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM

Pemerintah juga akan menambah target penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan total alokasi Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro dengan indeks bantuan Rp1,2 juta bantuan produktif cash. Untuk kuartal 1 dan kuartal 2 baru terealisir 9,8 juta penerima dengan realisasinya Rp11,76 triliun.

“Untuk PPKM darurat ini yang pada bulan Juli kita berharap sampai dengan September untuk sisa anggarannya 3,6 triliun bagi 3 juta UMKM bisa diberikan sehingga juga sekali lagi membantu masyarakat pada kondisi PPKM darurat,” ujar Menkeu.

6. Program Kartu Prakerja

Program lain untuk mendukung masyarakat adalah program pra kerja. Penerima manfaat mendapatkan manfaat pelatihan yang nilainya Rp1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp2,4 juta yaitu Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan, insentif survei Rp150.000 untuk tiga kali survey sehingga total manfaat setiap peserta adalah Rp3,55 juta Realisasinya sampai dengan 30 Juni ini Rp10 triliun sudah tercairkan untuk 2,8 juta peserta dan angka yang sama diproyeksikan juga untuk target semester 2 dengan adanya PPKM Darurat.