JAKARTA — Pesawat nir-awak atau drone yang diduga mengintai di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi sorotan publik. Pasalnya, drone tersebut diklaim bukanlah milik pemerintah daerah maupun pusat.

Kendati demikian, keberadaan drone yang kini sudah diamankan pihak terkait di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar ini harus diungkap. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta.

Baca Juga:RUU Perlindungan Data Pribadi Resmi Jadi UU

Baca Juga: Gubernur Jawa Timur Khofifah Umumkan Positif COVID-19

“Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut,” ujar Sukamta seperti dilansir Tempo, Sabtu (2/1).

Ditambahkannya, pemerintah harus bersikap tegas jika drone tersebut diakui oleh negara lain. Setidaknya jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf melayangkan protes keras lantaran adanya penyusup yang sudah melanggar batas wilayah perairan Indonesia.

Menurut Sukamta, dugaan pelanggaran teritori perairan Indonesia ini menjadi tugas dan tanggungjawab Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto.

“Ini pekerjaan rumah (PR) Pak Prabowo untuk mendorong percepatan pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi, tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Lebih dari itu, pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi,” tukasnya, seperti dikutip Pikiran-Rakyat, Sabtu (2/1).

Hal senada juga disampaikan politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Azis Syamsuddin. Bahkan Azis menduga pesawat tanpa awak tersebut berasal dari China.

“Jangan dianggap sepele. Ini harus mendapat perhatian khusus,” ujarnya mengutip Wartaekonomi, Jum’at (1/1).

Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) ini juga mendesak agar TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mampu memaksimalkan pengawasan terhadap wilayah NKRI karena jika tidak, tentu dapat mengancam keselamatan, keamanan, serta kedaulatan negara.

“Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamanan NKRI. Hal seperi ini perlu ditanggani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra surveillance. Kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Sangat disayangkan jika memang drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan cara ini merupakan tidakan ilegal,” tambah Azis.

Kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang berkewenangan atas hal ini, Azis menyarankan agar Kemlu menyampaikan surat protes pada China. Ia menyatakan, Kemlu dapat berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan Panglima TNI guna menindaklanjuti sejumlah langkah ke depan dalam menghadapi permasalahan ini.

Baca Juga: Curhatan Michael Yukinobu Defretes, Warganet Beri Sindiran

“Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing. Jangan sampai drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia,” tandasnya. [***]