Perumnas Balaroa terletak di Kecamatan Palu Barat. Kawasan itu terpaut sekitar 10 kilometer dari Petobo. Namun demikian.
Petaka 28 September 2018 membuat area seluas 48 hektare lebih sedikit tiga meter ke dalam tanah. BNPB pernah merilis citra satelit yang menampilkan 1.747 rumah di Perumnas Balaroa terdampak likuefaksi.
Balaroa yang terpendam lumpur melibatkan memori Mohammad Herianto, Ketua Komunitas Historia Sulawesi Tengah, tentang asal-usul penamaan tempat (toponimi).
Semula, katakana Herianto, Balaroa dikenal dengan nama Lonjo atau tanah berlumpur. Kamus Kaili Ledo-Indonesia-Inggris (Donna Evans, 2003) juga muat lema nalonjo dengan makna “tenggelam dalam lumpur”.
“Sebelum menjadi permukiman, Lonjo adalah rawa dan kebun sagu,” kata Herianto.
Dulu Lonjo jadi daerah yang dihuni warga Gunung Marawola Barat karena takut tenggelam. Lebih dari itu, semua orang pergi berjualan ke Pasar Bambaru – sentra ekonomi Palu pada masanya – rela menempuh jarak lebih jauh.
Cerita tentang Lonjo memudar saat berdirinya Perumnas Balaroa pada era 1980-an.
Memori masa lalu tentang Balaroa (Lonjo) dan Petobo menunjukkan ciri serupa: rawa-rawa, sumber air.
Meski sudah diuruk, tanahnya jenuh udara . Kala patahan di perut bumi bergeser kencang, udara terdesak keluar bersama lumpur hitam atau tanah lempung. Wujudnya Berbeda bubur yang siap melumat apa pun di atas permukaan tanah. Likuefaksi .
Arkeolog Sulteng, Iksam, menambah perspektif soal toponimi. Dia menyebut daerah yang mengeluarkan likuefaksi (28 September 2018) bukan daerah hunian Suku Kaili pada masa lalu.
Pasalnya, tempat-tempat tersebut dianggap berbahaya. Penandanya bisa ditilik lewat penamaan kampung. Penamaan itu sesuai pula dengan peta tua Sulteng bikinan etnolog Belanda, Albert C. Kruyt (1916).
Peta lawas ini menunjukkan wilayah Petobo tercermin lumpur. Petobo, kata Iksam, termasuk daerah bekas aliran sungai (DAS) Kapopo atau Sungai Nggia purba.
Sedangkan Perumnas Balaroa merupakan DAS Sungai Uwe Numpu. Demikian disampaikan Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi (terdampak likuefaksi seluas 220 hektare) yang merupakan bekas DAS Sungai Paneki.
“Leluhur kami punya aturan adat tentang lingkungan, termasuk tinggal di dekat sungai,” kata Iksam.
Puluhan tahun terakhir, larangan tak lagi diacuhkan. Era 1980-an hingga 1990-an, Lembah Palu bersolek dengan pembangunan.
Status bersalin semasa itu pula Palu. Mula-mula kota administrasi (1978), lalu jadi kota madya (1994). Pembangunan bikin ekonomi bergairah sekaligus menarik minat para perantau dari daerah lain di Sulawesi hingga Jawa.
Pertambahan penduduk tak terhindar. Kawasan permukiman baru dibuka, termasuk pengembangan Perumnas Balaroa dan Petobo.
***
