PALU – Masa aksi unjuk rasa Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sulteng, Selasa 23 Agustus 2022.
Kedatangan mereka menuntut agar DPRD Provinsi Sulteng segera merespon isu kenaikan harga BBM.
Kedatangan pengunjuk rasa diterima oleh Anggota DPRD Provinsi Sulteng Fairus Husen Maskati.
Dalam tuntutan itu, mereka berharap agar DPRD Sulteng cepat menyikapi isu kenaikan harga BBM dengan menolak adanya kenaikan harga BBM.
Masa aksi juga berharap agar apa yang menjadi orasi atau tuntutan mereka dapat di sampaikan kepada Pimpinan dan Komisi III DPRD Provinsi Suiteng agar segera menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka.
Menurut masa aksi, masyarakat juga merasakan bagaimana dampak jika isu kenaikan harga BBM ini menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini. Dijarapkan juga DPRD Sulteng dalam waktu dekat ini segera mengadakan RDP tentang isu yang meresahkan itu.
Politisi perempuan dari Partai PPP, sekaligus ketua DPW partai PPP Sulteng Fairus Husen Maskati, menanggapi apa yang menjadi suara rakyat yang di sampaikan oleh masa aksi LS-ADI di depan gedung DPRD Sulteng.
Dengan merespon kedatangan masa aksi LS-ADI yang datang langsung di gedung DPRD Provinsi Sulteng, secara pribadi juga ketua DPW partai PPP menolak akan kenaikan harga BBM, karena dampaknya bukan akan hanya di rasakan oleh masyarakat, tetapi sebagai Politisi pasti juga akan merasakan dampaknya.
Politisi perempuan ini juga berterimakasih kepada masa aksi karena telah mewakili suara rakyat di gedung DPRD Provinsi Sulteng.
Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng, Fairus Husen Maskati dengan jelas berkata kepada masa aksi bahwa setiap apa yang di sampaikan oleh masa aksi yang datang di gedung DPRD Provinsi Sulteng selalu di respon baik oleh DPRD Provinsi sulteng, sehingga dalam kesempatan ini Politisi perempuan PPP ini juga berkata kepada masa LS -ADI yang datang dengan orasinya bahwa apa yang menjadi tuntutan mereka akan segera di folow up kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulteng dan komisi III DPRD Provinsi Sulteng agar apa yang menjadi tuntutan masa aksi mendapat jawaban yang pasti.
Komentar