Persoalan konflik lahan dan rencana penggusuran warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, akhirnya menemukan jalan penyelesaian. Kesepakatan yang dicapai pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak tanpa harus mengorbankan hak masyarakat maupun keberlangsungan usaha.
Penyelesaian ini menjadi titik terang bagi 18 kepala keluarga (KK) yang selama ini menghadapi ketidakpastian tempat tinggal akibat persoalan lahan di kawasan tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido turun langsung memfasilitasi penyelesaian melalui pertemuan yang berujung pada penandatanganan berita acara kesepakatan bersama di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (9/11/2026).
Kesepakatan tersebut melibatkan masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN). Turut hadir Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, serta unsur pemerintah dan pihak terkait.
Gubernur Anwar Hafid menyebut kesepakatan ini menjadi jalan tengah agar kepentingan masyarakat dan perusahaan dapat berjalan beriringan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.
Melalui kesepakatan tersebut, penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada pemindahan warga, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh tempat tinggal dan kepastian atas lahan yang akan ditempati.
Pemprov Sulteng bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 KK penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.
Di sisi lain, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Perusahaan juga menjamin lahan tersebut dalam kondisi clear and clean, sehingga tidak menyisakan persoalan kepemilikan maupun sengketa dengan pihak lain.
