Untuk memastikan kepastian batas dan pemetaan lahan, BPN Kota Palu akan melakukan pengukuran. Sementara pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan paling lambat 10 November 2026.
Relokasi Dilakukan Bertahap, Infrastruktur Jadi Tanggung Jawab Bersama
Kesepakatan juga mengatur tahapan pemindahan warga agar prosesnya berlangsung tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Relokasi dijadwalkan mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan turut berkewajiban memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Sementara itu, Anwar meminta Pemerintah Kota Palu ikut mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung, terutama pembangunan jalan lingkungan dan drainase di kawasan relokasi.
Menurutnya, penyelesaian konflik agraria membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus menjalankan tanggung jawab masing-masing sesuai kesepakatan.
Anwar juga menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan masyarakat berlarut-larut, meskipun persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kerja Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, perusahaan, serta masyarakat yang telah membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.
Anwar berharap penyelesaian LIK Tondo dapat menjadi contoh penanganan konflik agraria yang mengedepankan dialog dan menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Perwakilan warga LIK Tondo turut menyampaikan apresiasi kepada gubernur, wakil gubernur, dan seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan tempat tinggal mereka.
Warga berharap seluruh butir kesepakatan segera direalisasikan sehingga mereka dapat meninggalkan ketidakpastian yang selama ini membayangi kehidupan keluarga.
“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkap perwakilan warga.***
