Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, H. Moh. Hidayat Pakamundi, mendukung pengembangan ilmu pemerintahan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Hidayat saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulawesi Tengah periode 2026–2031 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Sabtu (3/10/2026).
Hidayat hadir mewakili Ketua DPRD Sulawesi Tengah dalam kegiatan yang menandai dimulainya kepengurusan baru MIPI di daerah tersebut.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum MIPI yang juga Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Kegiatan ini turut dihadiri unsur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, pimpinan perguruan tinggi, hingga mahasiswa.
Sejumlah pejabat dan tokoh yang hadir di antaranya Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, serta jajaran pengurus DPP MIPI.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW MIPI Sulawesi Tengah yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan periode 2026–2031 mampu memberikan kontribusi nyata melalui pemikiran dan gagasan untuk kemajuan pemerintahan daerah.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPW MIPI Sulawesi Tengah yang telah dilantik,” kata Hidayat.
Menurutnya, MIPI memiliki ruang strategis untuk mengembangkan ilmu pemerintahan sekaligus menjadi wadah pertukaran gagasan dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan.
Hidayat menilai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga perguruan tinggi, organisasi profesi, akademisi, serta mahasiswa.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah memiliki landasan pemikiran yang kuat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan mahasiswa sangat penting. Dari sinilah kita dapat melahirkan gagasan-gagasan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap kepengurusan baru MIPI tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan seremonial. Organisasi tersebut diharapkan segera menjalankan program kerja yang berorientasi pada pengembangan ilmu pemerintahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
