Program BERANI yang menjadi salah satu wajah pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido belakangan tidak hanya ramai dibicarakan di Sulawesi Tengah.
Di media sosial, perhatian mulai muncul dari luar daerah. Yang banyak disorot bukan seremoni atau janji politiknya, tetapi program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama BERANI Cerdas di bidang pendidikan dan BERANI Sehat di bidang kesehatan.
Dua hal yang sebenarnya sederhana, tetapi sangat dekat dengan persoalan banyak keluarga.
Bagi orang tua, biaya pendidikan anak bisa menjadi beban yang berat. Begitu pula ketika anggota keluarga sakit dan persoalan biaya serta kepesertaan jaminan kesehatan ikut muncul.
Karena itu, ketika pemerintah daerah mencoba masuk ke dua persoalan tersebut, perhatian masyarakat menjadi sesuatu yang cukup wajar.
Bukan Sekadar Angka Anggaran
Dalam kegiatan penyampaian capaian Program BERANI di Kantor Bappeda Sulawesi Tengah, Senin, 6 Juli 2026, pemerintah memaparkan sejumlah perkembangan program tersebut. Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido dan dihadiri jajaran OPD serta wartawan.
Dalam pemaparan tersebut, BERANI Cerdas pada 2026 disebut memiliki anggaran sekitar Rp351 miliar untuk berbagai program pendidikan.
Sekitar Rp264 miliar di antaranya dialokasikan untuk beasiswa perguruan tinggi. Sementara pada 2025, pemerintah mencatat sekitar 23.568 mahasiswa menerima bantuan UKT dengan anggaran sekitar Rp84,93 miliar.
Angka itu tentu cukup besar.
Tetapi bagi seorang mahasiswa dan keluarganya, yang mungkin lebih penting bukan angka miliaran rupiah tersebut. Yang dirasakan adalah pertanyaan sederhana: apakah anak mereka bisa tetap kuliah karena biaya yang sebelumnya berat akhirnya terbantu?
Begitu pula dengan BERANI Sehat.
Hingga Juni 2026, pemerintah mencatat realisasi sekitar Rp52,4 miliar untuk program tersebut. Skemanya antara lain membantu masyarakat dalam kepesertaan BPJS dan memberikan akses layanan kesehatan untuk kondisi tertentu yang tidak ditanggung JKN.
Di balik angka tersebut ada masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan dengan persoalan masing-masing.
Karena itu, keberhasilan program seperti ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah masyarakat merasa lebih mudah mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan?
