DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rabu (28/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah sebagai bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rapat harmonisasi ini dihadiri oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Wiwik Jumatul Rofi’ah, Yusuf, dan Mahfud Masuara. Kehadiran para legislator tersebut mencerminkan komitmen DPRD untuk memastikan setiap Ranperda yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan regulasi nasional, serta dapat diterapkan secara efektif di daerah.
Kegiatan harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terkait permohonan fasilitasi harmonisasi Ranperda kepada Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah. Proses ini menjadi salah satu tahapan wajib sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut dalam pembahasan legislatif antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Adapun Ranperda yang difasilitasi dalam rapat harmonisasi tersebut meliputi empat regulasi strategis. Pertama, Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kedua, Ranperda tentang Ekonomi Hijau. Ketiga, Ranperda tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Pertambangan dan Hasil Perkebunan. Keempat, Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Melalui rapat fasilitasi ini, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melakukan pembahasan menyeluruh terhadap substansi Ranperda. Pembahasan meliputi sinkronisasi norma, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyempurnaan redaksional agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya di lapangan.
Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, menegaskan, harmonisasi merupakan tahap krusial dalam pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, proses ini bertujuan memastikan Ranperda memiliki kepastian hukum serta dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
“Harmonisasi ini penting agar Ranperda yang kita bahas tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta memiliki landasan hukum yang kuat untuk diterapkan di daerah,” ujar Mahfud Masuara dalam rapat tersebut.
