Mahfud juga menyoroti pentingnya aspek penganggaran, khususnya dalam Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat keterlibatan lebih dari satu institusi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian.
“Aspek budgeting juga sangat penting karena di lapangan terdapat keterlibatan lebih dari satu institusi, yakni BNN dan kepolisian. Karena itu, perlu pengaturan yang jelas agar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dapat berjalan sinergis, efektif, dan tidak tumpang tindih,” kata Mahfud Masuara.
Ia menambahkan, Ranperda tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi antar-lembaga di daerah. Dengan demikian, tujuan utama dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dapat tercapai secara optimal dan berkesinambungan.
Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah lainnya, Yusuf, menyampaikan, substansi Ranperda yang dibahas dalam rapat harmonisasi tersebut bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan arah pembangunan daerah.
“Empat Ranperda yang difasilitasi hari ini menyangkut isu-isu fundamental, mulai dari pencegahan narkotika, ekonomi hijau, pengaturan angkutan hasil tambang dan perkebunan, hingga penanggulangan kemiskinan. Semua ini harus disusun secara komprehensif dan berpihak pada kepentingan publik,” jelas Yusuf.
Menurut Yusuf, regulasi daerah yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan. Oleh karena itu, proses harmonisasi menjadi ruang penting untuk memastikan setiap pasal dan ketentuan dalam Ranperda tidak hanya sesuai secara yuridis, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi di Sulawesi Tengah.
Senada dengan itu, Wiwik Jumatul Rofi’ah mengatakan, sinergi antara DPRD dan Kanwil Kementerian Hukum dalam menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas. Ia menilai fasilitasi harmonisasi memberikan ruang diskusi yang konstruktif dalam menyempurnakan Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
“Melalui fasilitasi ini, kami berharap Ranperda yang disusun benar-benar matang secara yuridis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Tengah secara berkelanjutan,” ungkap Wiwik Jumatul Rofi’ah.
Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum sangat membantu DPRD dalam memastikan kesesuaian Ranperda dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat.
