Husin Alwi: Intervensi Program Kemiskinan Harus Langsung ke Sasaran

Muh. Rifai
Husin Alwi. Foto: Istimewa
A-AA+A++

Husin Alwi, ST, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat sekaligus mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ke-14, Rusdy Mastura, dalam bidang pemberdayaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, menyampaikan pandangannya terkait fokus Gubernur Anwar Hafid (AH) dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.

Sebagai penerima Pin Emas dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas dedikasi dan pendampingannya dalam Program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kota Palu pada masa kepemimpinan Wali Kota Rusdy Mastura, Husin menegaskan, bahwa komitmen dan konsistensi adalah prinsip utama yang harus dimiliki pemimpin dan perangkatnya, termasuk dalam jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).




“Keselarasan antara kebijakan pro rakyat miskin (pro poor policy), penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor budgeting), dan perencanaan program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat miskin (pro poor programming) menjadi indikator utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan saat ini,” kata Husin.

Ia juga menegaskan, pemerintah perlu meminimalisir dan bahkan menghilangkan Inclusion Error serta Exclusion Error, yakni situasi di mana orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara orang yang tidak berhak justru mendapatkan manfaat.

“Hal ini harus menjadi prioritas utama. Pemutakhiran data kemiskinan daerah menjadi faktor kunci, termasuk detail analisa dimensi kemiskinan yang lebih akurat,” sarannya.

Husin menilai, intervensi program dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus bersifat revolusioner dan berfokus pada strategi “Direct Attack Poverty” atau serangan langsung terhadap akar kemiskinan.

“Kalau masih bersifat rembesan dan tidak menyentuh akar permasalahan, maka mustahil tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah bisa turun signifikan di bawah 10 persen dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.

Sebagai pembelajaran dari pengalaman panjang di Kota Palu tahun 2015 dengan gerakan “Palu Zero Poverty”, program unggulan Padat Karya dan PDPM terbukti menjadi inisiatif revolusioner yang pertama kali berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 7,24 persen.

“Maka program ekstra-ordinary seperti itu baiknya juga diterapkan dalam pemerintahan Sulawesi Tengah saat ini,” lanjutnya.