PALU – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima aksi damai Organisasi Profesi Kesehatan Sulteng, serta melakukan audiensi terkait RUU Omnibus Law yang mengatur tentang bidang kesehatan yang saat ini telah memasuki tingkat pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng pada Senin (28/11/2022), pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng, Alimuddin Pa’ada dan beberapa Anggota Komisi-IV DPRD Provinsi Sulteng yakniI Nyoman Slamet, Moh. Hidayat Pakamundi, Muh. Ismail Junus, Ibrahim A. Hafid, Rahmawati M. Nur dan Winiar Hidayat Lamakarate. Dalam kesempatan ini juga hadir salah satu Anggota Komisi-III DPRD Provinsi Sulteng, Aminullah BK.
Sementara dari pihak Organisasi Kesehatan Sulteng yang dikordinator oleh dr. Akbar yang tergabung dalam lima organisasi keprofesian yakni terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulteng, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulteng, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sulteng, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Sulteng dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sulteng.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Pa’ada memberikan kesempatan dari pihak Organisasi Kesehatan Sulteng untuk menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan aksi damai.
Pada kesempatan itu, Koordinator Organisasi Kesehatan Sulteng dr. Akbar menyampaikan, bahwa secara nasional saat ini organisasi kesehatan telah melakukan aksi damai terkait pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya sembilan undang – undang pada bidang kesehatan.
“Dalam hal ini organisasi kesehatan keprofesian secara nasional melakukan penolakan secara tegas atas perubahan rancangan undang – undang tentang kesehatan oleh Omnibus Law,” ungkapnya.
dr. Akbar menyampaikan, sikap pernyataan yang disuarakan secara nasional oleh organisasi keprofesian pada bidang kesehatan, bahwa sehubungan dengan penetapan Program Legsilasi Nasional (Prolegnas) prioritas oleh DPR RI dimana salah satu RUU yang menjadi agenda pembahasan adalah terkait perubahan RUU Kesehatan oleh Omnibus Law.
Maka dari itu, organisasi kesehatan yang dimana telah diakui keberadaannya dan telah menjalankan fungsi serta perannya berdasarkan amanah undang-undang dibeberapa undang-undang (jek specialis bidang kesehatan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU No.38 tahun 2014 tentang Keperawatan, UU No.4 tahun 2019 tentang Kebidanan, serta organisasi yang mewakili lembaga konsumen kesehatan menyatakan tiga sikap penolakan RUU Kesehatan oleh Omnibus Law beserta 12 alasannya yakni:




