IMG-20261113-WA0048

Komisi IV DPRD Sulteng Dukung Penolakan RUU Omnibus Law Bidang Kesehatan oleh Organisasi Kesehatan

Muh. Rifai
A-AA+A++

RUU Omnibus Law kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualitas yang jelas.

RUU Omnibus Law kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan manusiawi.




Atas dasar inilah organisasi kesehatan pada bidan keprofesian secara nasional menolak dengan tengas RUU Omnibus Law Kesehatan dan mendesak RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas serta menolak penghapusan UU yang mengatur tentang profesi kesehatan yang sudah ada dan alankah baiknya didorong lagi untuk penguatan UU tersebut.

Organisasi kesehatan bidang keprofesian wilayah sulteng meminta dukungan kepada DPRD provinsi sulteng dalam hal ini Komisi-IV DPRD provinsi sulteng agar kiranya secara bersama-sama menolak RUU Omnibus Law kesehatan tersebut serta meminta agar pernyataan ini dapat disampaikan kepada pihak DPR RI.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng Alimuddin Pa’ada menyampaiakan, bahwa tuntutan ini sangatlah wajar, karena ini menyangkut keselamatan bagi umat manusia dan juga terkait masa depan organisasi kesehatan bidang keprofesian untuk menjadi labih baik dan bermutu serta berkompeten dalam bidangnya.

Selain tuntutan yang secara nasional itu kata Alimuddin Pa’ada, baiknya juga ada tuntutan khusus dari organisasi kesehatan wilayah Sulteng untuk penolakan RUU Kesehatan ini.

“Atas nama komisi IV DPRD Sulteng sangat mendukung aksi damai ini dan menyatakan bahwa menolak atas RUU Omnibus Law kesehatan tersebut,” ujar Alimudin Paada.

Sementara I Nyoman Slamet menyampaikan, kiranya pemerintah dapat memberikan beasiswa bagi anak-anak kita untuk bisa kuliah keluar negeri untuk profesi kedokteran guna mempelajari ilmu-ilmu kesehatan agar di daerah juga memilki tenaga-tenaga kesehatan yang lebih mumpuni dalam penanganan penyakit-penyakit yang sangat vital.

Sementara Moh. Hidayat Pakamundi menyampaikan, alangkah baiknya organisasi kesehatan membuat suatu draf yang dapat diberikan kepada pihak DPRD provinsi sulteng agar dapat dibicarakan secara meluas dan tentunya membawa nama lembaga DPRD provinsi sulteng, sehingga pernyataan penolakan ini dapat lebih kuat dan tersistematis.