TOLITOLI – Salah satu alasan Koperasi Mitra Tambang Pesonguan (MTP) belum bisa menerima rencana pilot project di wilayah WPR Desa Oyom adalah, masyarakat setempat telah selesai membuat perencanaan dalam pengelolaan WPR jauh sebelum Akhmad Sumarling memperkenalkan PT. SMS.
Hal ini diungkapkan Kamal Pasha, Sekretaris Koperasi MTP, saat turut memberikan penjelasan menyikapi maraknya pemberitaan media massa terkait WPR dan penolakan atas rencana pilot project oleh PT SMS di desa Oyom beberapa waktu lalu.
Kamal Pasha memaparkan, 17 program kesejahteraan masyarakat desa yang digagas koperasi MTP adalah, membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk warga desa, menjamin adanya fasilitas kesehatan gratis, perbaikan gizi keluarga utamanya anak usia dini, biaya pendidikan bagi anak anak sekolah, anak usia dini dan kesejahteraan guru honorer.
Selanjutnya, menunjang pemenuhan kebutuhan sembako bagi masyarakat desa, fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan perikanan, menyiapkan fasilitas olahraga seni dan budaya bagi para remaja dan karang taruna, fasilitasi pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, menyiapkan biaya hidup bagi lansia, yatim piatu dan org dalam gangguan jiwa.
Kemudian, menyiapkan hewan kurban pada hari raya idul adha, memfasilitasi biaya pendidikan bagi anak yatim piatu, memfasilitasi pembangunan rumah bagi pecahan Kepala keluarga yang belum bisa mandiri karena tidak memiliki rumah, menunjang kesejahteraan pengurus masjid dan gereja serta rumah ibadah lainnya.
Kemudian, menunjang kesejahteraan guru-guru mengaji, menyiapkan pencegahan dan antisipasi ketika terjadi bencana dan menyiapkan fasilitas pendukung pemberdayaan masyarakat adat utamanya di sektor pendidikan, perekonomian kesehatan, kesejahteraan dan sosial budaya.
“Jauh sebelum adanya PT. SMS, kami sudah memiliki program kerja dan planning bagaimana memanfaatkan potensi yang ada di desa kami. Kalau mau buktikan silahkan jalan dan bertanya pada masyarakat,” jelas Kamal.
Udin Dg Masese, salah satu tokoh adat yang ditemui Tim investigasi juga ikut menegaskan, bahwa penolakan masyarakat yang berbuntut aksi unjuk rasa diakibatkan oleh penyampaian Dirut PT. SMS pada pertemuan sekitar tanggal 3 Desember 2022, bertempat di desa Oyom dimana Dirut PT SMS menegaskan bahwa tidak ada perjanjian antara pihaknya dengan masyarakat.
“Kami kecewa mendengar bahwa PT. SMS tidak berkomitmen terkait kesejahteraan masyarakat, ditanya bagaimana dengan orang-orang tua, lansia yang sudah tidak bekerja apakah akan dapat turut menikmati hasil tambang, malah dijawab, jangankan mensejahterakan satu kampung, satu rumah tangga saja sulit untuk di stel, jadi untuk apa mereka ada di Oyom kalau tidak bisa berguna bagi kami, bagi kami 17 macam program Pesonguan adalah harga mati”, ujar tokoh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang masih aktif mendampingi masyarakat adat desa oyom itu.
Udin Masese juga mengingatkan, agar berhati-hati menggunakan kalimat BUKAN WARGA ASLI, Penggunaan kalimat itu bisa dinilai bernuansa SARA, jika yang dimaksud warga asli adalah suku Dondo, bagaimana PT SMS akan memilah keaslian masing-masing penduduk Desa Oyom, misalnya, apakah si A yang murni kelahiran desa oyom, tapi menjadi salah satu koordinator aksi yang menolak PT. SMS dapat dikategorikan penduduk Palsu?
Dan jika menilik pada kepengurusan koperasi “bentukan” PT SMS jelas bahwa 70% Ketua koperasinya adalah bukan suku Dondo.
“Penggunaan kalimat “bukan penduduk asli” harus dihentikan karena akan lebih memperparah perpecahan dimasyarakat,” tegasnya.
Dalam rangkaian pengumpulan informasi di masyarakat desa Oyom diketahui bahwa Rekomendasi gubernur diduga dijadikan senjata untuk menguasai WPR dengan menzolimi kelompok masyarakat yang tidak sejalan dengan PT. SMS.
Jika dibandingkan dengan pemaparan pilot project oleh Dirut PT SMS yang lebih bersifat umum, program pemanfaatan potensi pertambangan dalam WPR oleh koperasi Mitra Tambang Pesonguan nampak lebih jelas dan searah dengan visi misi gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura, gubernur yang akrab di sapa Ka Cudy ini selalu mengingatkan agar potensi yang ada di desa harus dimaksimalkan oleh dan untuk masyarakat desa sendiri, program kerja dan kesejahteraan masyarakat koperasi Pesonguan telah dipersiapkan secara matang oleh tokoh-tokoh masyarakat desa Oyom seharusnya dihargai dan justru layak mendapatkan rekomendasi pilot project dari Gubernur.
Terkait 17 Program kerja koperasi MTP, Ketua Harian APRI DPC Tolitoli, Marwan AK menjelaskan, bahwa pendampingan terhadap penambang rakyat sedang dan terus akan dilakukan, khusus untuk tambang rakyat desa Oyom.
Kata dia, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura sudah mengamanatkan agar desa Oyom dijadikan smart vilage (desa pintar) dan jangan ada lagi rumah miskin serta maksimalkan pemanfaatan potensi tambang rakyat itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Sudah kita paparkan ke pak gubernur terkait program kesejahteraan masyarakat yang digagas oleh koperasi MTP. Saat itu kami didampingi oleh kepala desa Oyom, dan perwakilan dari PT Wanhong, pak gubernur sangat senang karena itu adalah harapan beliau selama ini, bahkan Ka Cudy tegaskan, agar jangan ada lagi rumah miskin di Oyom, buat itu jadi smart vilage, desa pintar,” ungkap Marwan.
Komentar