Salah satu skema yang dapat dibahas, kata dia, adalah mengatur jadwal singgah armada PELNI, termasuk KM Dorolonda, sehingga bisa melayani Pantoloan maupun Donggala tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat di salah satu wilayah.
“Masyarakat itu sederhana, mereka cuma minta keadilan dan kemanfaatan. Pembangunan pelabuhan itu pakai uang negara. Jadi solusinya atur saja rutenya secara adil: Pantoloan tetap dilayani, Donggala juga tetap dapat pelayanan kapal,” jelas Safri.
Ia meminta DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak membiarkan polemik tersebut berlarut-larut. Hasil keputusan RDP perlu segera ditindaklanjuti dengan menyurati Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan DPR RI.
Langkah itu dinilai perlu dilakukan sebelum jadwal sandar kapal berikutnya pada akhir Oktober 2026, sehingga ada kepastian mengenai pola pelayanan kapal PELNI di kedua pelabuhan tersebut. ***
