Diskusi dalam rapat berlangsung secara konstruktif dengan berbagai pandangan yang saling melengkapi. Sejumlah poin penting berhasil dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan Ranperda sebelum memasuki tahap pembahasan berikutnya.
Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan regulasi ini. Keterlibatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang inklusif, aplikatif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Dengan adanya Ranperda Ekonomi Hijau ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola pembangunan berbasis lingkungan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya daerah dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. ***
