DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga memandang kunjungan Komisi VIII DPR RI sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan distribusi bantuan sosial berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, DPRD menilai bahwa koordinasi lintas sektor perlu terus ditingkatkan, termasuk antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga legislatif. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, Sulawesi Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya penanggulangan bencana. Mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor menjadi ancaman yang perlu diantisipasi secara serius.
Arnila menegaskan, dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat sangat diperlukan, baik dalam bentuk kebijakan, alokasi anggaran, maupun program strategis lainnya. Menurutnya, hal tersebut akan membantu meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Sulawesi Tengah membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan optimal dan masyarakat lebih siap menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Dengan adanya kunjungan ini, DPRD berharap akan ada tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat dalam bentuk program yang berkesinambungan. Tidak hanya bantuan jangka pendek, tetapi juga langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di daerah.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Sosial ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. DPRD Sulawesi Tengah optimistis bahwa kerja sama yang solid akan mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. ***
