Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penguatan penyelenggaraan pemerintahan digital di daerah.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital (Pemdi), Peningkatan Tata Kelola Data, serta Pemanfaatan Command Center Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pusat Kendali Informasi dan Layanan Digital Terpadu yang berlangsung di Ruang POLIBU, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan peran dan fungsi DPRD dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, optimalisasi pemerintahan digital menjadi kebutuhan dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan menuntut kecepatan serta ketepatan pengambilan kebijakan.
“Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan digital dan penguatan fungsi Command Center sangat relevan dengan peran DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar berjalan berbasis data dan informasi yang akurat,” kata Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi akan membantu DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara terukur. Dengan dukungan sistem informasi yang baik, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Program 9 BERANI. Program tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovatif dalam pelayanan, serta terbuka dalam pengelolaan informasi publik.
Sekretaris DPRD menilai bahwa Program 9 BERANI memberikan landasan yang jelas bagi seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD, untuk bersinergi dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama lintas perangkat daerah dalam mengintegrasikan data dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.
