Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid didampingi Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido melantik dan mengambil sumpah 389 pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (15/1/2026), di Lapangan Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Pelantikan ini menjadi langkah awal penataan birokrasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan daerah pada awal masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Pelantikan tersebut mencakup 178 pejabat administrator atau Eselon III, 204 pejabat pengawas atau Eselon IV, serta 7 pejabat fungsional. Jumlah ini mencerminkan skala penataan organisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan, setiap jabatan yang diemban oleh aparatur sipil negara merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk mengubah pola pikir lama yang selama ini berkembang di birokrasi.
“Tidak ada jabatan basah, tidak ada jabatan kering, apalagi jabatan air mata. Semua jabatan adalah amanah yang harus disyukuri dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Setiap jabatan punya ruang kerja dan ruang inovasi yang luas,” kata Gubernur Anwar Hafid dalam sambutannya.
Dijelaskan, pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau pengisian jabatan, melainkan bagian dari strategi besar penataan birokrasi. Ia menyampaikan bahwa seluruh pejabat yang dilantik diberikan kesempatan untuk berperan aktif mendukung program 100 hari kerja kepala perangkat daerah dengan fokus pada tiga agenda utama.
Agenda pertama adalah pembenahan data. Menurut Gubernur, selama ini perencanaan pembangunan daerah kerap menghadapi persoalan karena data yang digunakan tidak akurat, tidak mutakhir, dan tidak terintegrasi dengan baik.
“Kita masih memakai data tahun 2010 untuk merencanakan tahun 2025. Ini tidak boleh terjadi lagi. Pekerjaan nomor satu kita sekarang adalah melengkapi dan memperbarui data,” ujarnya.
Ditekankannya, data yang valid menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan, menentukan program, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
