Dalam hampir satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengambil sejumlah langkah konkret. Beberapa izin tambang yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan telah dihentikan. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah aktivitas tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara. Tambang tersebut disebut menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang berdampak langsung pada permukiman masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan untuk menghentikan sementara izin operasional tambang nikel tersebut hingga perusahaan benar-benar melaksanakan kewajiban perbaikan dan pemulihan lingkungan di sekitar wilayah terdampak.
Langkah tegas tersebut, menurut Anwar Hafid, merupakan sinyal bahwa pemerintah daerah tidak akan mentolerir praktik pertambangan yang mengabaikan aturan dan merugikan rakyat. Namun demikian, ia mengakui bahwa kewenangan daerah memiliki keterbatasan, sehingga dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, sangat dibutuhkan.
Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid secara khusus meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk menguatkan langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menindak praktik pertambangan yang menyalahi aturan. Ia berharap pengawasan terpadu dan penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera kepada pelaku tambang ilegal.
Gayung bersambut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan komitmennya untuk menindak tegas tambang-tambang yang terbukti merusak lingkungan. Ia mengaku tersentuh setelah melihat secara langsung video banjir bandang yang terjadi di Morowali Utara dan diduga kuat dipicu oleh aktivitas pertambangan.
“Setelah kasus banjir membuat kita berbenah untuk aktivitas pertambangan nikel di Morowali. Kita telah membentuk tim sedang melakukan evaluasi dan pemetaan kepada seluruh areal kerja,” ucap Hanif Faisol.
Hanif Faisol menjelaskan bahwa tim yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan, khususnya tambang nikel di Sulawesi Tengah. Evaluasi tersebut mencakup kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
