Upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Sulawesi Tengah kembali mendapat momentum baru melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Best Western Plus Coco Palu pada Selasa, 8 Juli 2025 itu menjadi ruang pertemuan strategis lintas sektor dalam merespons tantangan seperti stunting, pernikahan anak, dan tingginya unmet need.
Rakorda ini diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tengah. Deputi KBKR BKKBN RI, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes, hadir mewakili Menteri BKKBN. Hadir pula Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, pimpinan perguruan tinggi, serta perwakilan lembaga vertikal.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Dr. Reny A. Lamadjido menggarisbawahi sejumlah capaian yang dinilai cukup menggembirakan. Salah satunya, penghematan jumlah penduduk sebesar 111.242 jiwa atau 3,59%. Ia menilai hasil tersebut bukanlah kebetulan, melainkan buah konsistensi kerja bersama.
“Penghematan jumlah penduduk sebesar 111.242 jiwa atau 3,59% bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras seluruh pihak, termasuk jajaran OPD Dalduk-KB dan mitra kerja,” ucap Wakil Gubernur.
Namun, capaian tersebut tak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Wagub menyebutkan bahwa angka unmet need yang masih tinggi, yakni 13,8%, dan prevalensi stunting 26,1% menjadi pekerjaan rumah bersama. Menurutnya, prioritas berikutnya adalah memastikan program pendampingan keluarga berjalan konsisten hingga ke desa.
Kelima program Quick Wins BKKBN yang diperkenalkan dalam Rakorda juga menunjukkan arah kebijakan yang lebih inovatif. Melalui program GENTING, TAMASYA, GATI, SIDAYA, dan AI-SUPERAPPS, pemerintah ingin memastikan pencegahan stunting tidak berhenti pada intervensi gizi semata, tetapi turut memperhatikan kualitas pengasuhan dan kesehatan mental keluarga.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Moh. Arus Abdul Karim, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan komitmen DPRD untuk mendukung kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor bukan hanya wacana, tetapi harus dibuktikan melalui keberlanjutan program.
“Kami di DPRD menyambut baik dan akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor ini. Permasalahan seperti stunting, pernikahan anak, dan unmet need bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut masa depan daerah ini,” ujar Ketua DPRD.
