Ia menilai asuransi pertanian yang bertujuan untuk kesejahteraan petani akan menjadi harapan semu ketika lahan-lahan pertanian justru dicaplok karena tak mendapat pengakuan dari negara.
“Salah satu program Bapak fokus ke sektor pertanian, tetapi di sisi lain lahan-lahan petani ini dirampas. Belum lagi peraturan Bank Tanah yang justru mengintimidasi masyarakat di desa,” terang Febri.
Merespons persoalan tersebut, Ahmad Ali menegaskan tak ada ruang bagi Bank Tanah apabila masyarakat terutama petani di Sulteng belum mendapatkan hak atas tanah mereka.
“Banyak orang yang menanyakan tentang Bank Tanah ini. Jika saya gubernur, Bank Tanah boleh masuk di Sulawesi Tengah jika seluruh masyarakat mempunyai hak-hak atas tanahnya. Ini sikap saya, dan saya pertaruhkan jabatan saya untuk itu,” tegas Ahmad Ali.
Ahmad Ali menerangkan, keinginannya agar Sulteng menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tak mungkin terwujud jika petani malah terancam kehilangan tanahnya.
“Saya ingin petani menjadi tuan di atas tanahnya. Saya setuju dengan program food estate (lumbung pangan). Sulteng menjadi lumbung pangan tetapi dengan cara petani berdiri di atas lahannya sendiri. Produksi tidak dihasilkan lewat PT, tetapi melalui petani,” pungkasnya.
