Akademisi dari Dosen Universitas Tadulako (Untad), Mohamad Ahlis Djirimu berpendapat, kepemimpinan daerah saat ini tidak bisa mengambil pujian atas pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, khususnya industri pertambangan, yang tidak sepenuhnya merupakan hasil usaha mereka.
Pertumbungan ekonomi sektor pertambangan lebih besar peran pemerintah pusat dan pertumbuhan ekonomi untuk daerah disebutkannya tidak inklusif.
“Ini yang disebut pertumbuhan Auto pilot tanpa pemerintah pun pertumbuhan ekonomi Sulteng pasti meningkat dan siapapun pemimpinnya,” tegas Ahlis Dijirimu dalam Podcast JMSI Sulteng, Rabu malam 1 Mei 2024.
Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif tersebut memunculkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara kabupaten. Karena sektor pertambangan tersebut lebih dominan memperkerjakan tenaga asing dan banyak terjadi pengangguran di daerah.
“Lihat saja ketimpangan pembangunan antar daerah kabupaten di Sulawesi Tengah semakin melebar dan terkesan tidak terkendali,” kata Tenaga Ahli Kementerian Keuangan itu.
Ahlis mengaku kurang sependapat dengan langkah Pemprov Sulteng membangun KPN (Kawasan Pangan Nasional). Jika hal itu dimaksudkan untuk membuat Sulteng menjadi daerah penyanggah IKN (Ibu Kota Nusantara), maka pembangunan KPN bukan sebagai jawaban yang tepat. Seharusnya Pemprov memberdayakan potensi pertanian yang sudah ada di daerah.
“Kabupaten Sigi itu punya areal pertanian yang luas. Di sana juga sudah tersedia irigasi. Tidak perlu capek-capek membuka hutan menebang pohon. Berdayakan saja petani di sana untuk meningkatkan produksi pertaniannya, biar bisa menyuplai kebutuhan ke IKN,” kata Ahlis.
Tidak hanya petani di Sigi, di kabupaten-kabupaten lain di Sulteng juga mestinya diberdayakan.
“Seperti di Kabupaten Parigi Moutong, Tolitoli dan Buol. Kabupaten itu masing-masing punya produk pertanian, tinggal diberdayakan saja. Tidak perlu bangun KPN,” kata Ahlis.
Dengan cara itu menurut Ahlis, maka daerah-daerah kabupaten akan ikut menjadi penyuplai. Dan yang pasti pertanian mereka akan ikut maju. Dan dengan begitu pula tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan.
Di zaman pemerintahan Gubernur Longki Djanggola kata Ahlis, sudah pernah ada penetapan di sejumlah titik untuk pengembangan pertanian. Titik itu berada di kabupaten. Namun sayangnya, program itu tidak berjalan.
