Percepatan pembangunan PSN tentunya tidak lepas dari upaya debottlenecking melalui fasilitas yang diberikan Pemerintah seperti fasilitas percepatan pengadaan tanah dan diberikan fasilitas pembiayaan. Pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.
“Saya berharap PSN bisa dilanjutkan. Pekerjaan rumah kita ke depannya yakni bagaimana menyosialisasikan semua capaian ini kepada publik, agar mendapatkan dukungan mereka, sehingga programnya bisa diteruskan. Kita bisa menyampaikan dengan lebih sederhana kepada publik tentang capaian PSN. Banyak lesson learned lain yang telah dicapai Indonesia yang juga harus dibukukan, termasuk juga tentang keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan Kartu Prakerja,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini antara lain yakni Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mewakili Menteri PUPR, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, President of ERIA, dan perwakilan dari KPPIP serta Prospera.
