PALU – Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Alimuddin Paada mewakili Ketua DPRD menghadiri acara forum pemangku kepentingan program sekolag penggerak angkatan 1 dan 2 yang bertempat dihotel sultan raja, Palu Selasa (16/5/2023).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
Alimuddin dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa dalam rangka menigkatkan mutu pendidikan maka perlu adanya komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini sangat bagus karena mempunyai moto membangun komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan harus menjadi titik fokus bagi pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan khususnya di Sulteng”, ungkapnya.
Menurutnya, mutu pendidikan di sulteng perlu diseriusi oleh seluruh pemangku kepentingan, sebab, berbicara mengenai kualitas dan mutu pendidikan Sulteng masih jauh dari harapan.
Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, Sulteng menempati urutan 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Berada di posisi lima dari bawah, Sulteng hanya meraih 50,13 poin, satu tingkat di bawah Sulawesi Barat 50,15 poin dan di atas Papua Barat 49,13 poin.
Sehingga katanya, diperlukan komitmen bersama antara Pemerintah, Kepala Sekolah, Pengawas, Guru, orng tua dan dunia usaha.
Ia menjelaskan, di sulteng juga masih sangat banyak Sekolah yang sangat tidak layak dalam hal sarana dan prasarana sebab ini menjadi salah satu faktor dalam menunjang mutu pendidikan
“Olehnya saya berharap, adanya sekolah penggerak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Pemda Sebagai katalis dalam rangka mempercepat penongkatan mutu pendidikan”, ujarnya.
Karena selama ini menurut politisi Gerindra itu, beban itu terlalu banyak ditanggung oleh sekolah dan guru.
“Ini kita perlu punya inisiatif untuk bekerjasama dengan dunia Usah. Kita harus Menggerakan CSR sebagai salah satu bagian dalam membantu mewujudkan mutu atau kualitas pendidikan yang baik”, terangnya.
Dia mencontohkan, bahwa di Sulawesi Selatan ada Peraturan Gubernur yang menjadi landasan, sehingga pendidikan mendapat bantuan dari pelaku atau dunia usaha melalu CSRnya dan mereka sudah jalan.
