IMG-20261113-WA0048

Komisi III DPRD Sulteng Korkom Penanggulangan Bencana dan Inpres Pembangunan Jalan Daerah di Jabar

Muh. Rifai
A-AA+A++

BANDUNG – Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan Kerja dalam rangka Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Antar Daerah di Jawab Barat.

Korkom ke Pemerintah Jawa Barat kali ini terkait penanggupangan pasca bencana dan bantun jalan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan jalan daerah.




Korkom kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira, dihadiri Ketua Komisi III Sony Tandra dan Anggota Komisi, Zainal Abdin Ishak, Abdul Karim Aljufri, Husiman Bram Toripalu, Naser Djibran, Sri Atun dan Ibu Marlelah.

Sony Tandra dalam kesempatan itu menyampaikan, penanganan pasca bencana oleh Pemerintah Jawa Barat sangatlah baik sebab menurutnya Jawa Barat dan Sulteng karakteristik bencana hampir sama.

“Olehnya keberhasilan jawa barat dalam penanggulangan pasca bencana menjadi motivasi kami di Sulteng untuk kita jadikan contoh,” jelasnya.

Sony Tanra juga mempertanyakan soal pengunaan belanja tidak terduga (BTT). Ia sampaikan bahwa pengambilan Dana BTT sangat panjang prosedurnya.

“Misalnya bencana hari ini terjadi harus hari ini ditangani, tetapi syaratnya harus ada surat dari Kepala Daerah bahwa itu bencana dan dokumen dokumen lainnya, sehingga kami pertanyakan dena pemerintah jawa barat bagaimana mengatasi itu,” tanya Sony.

Belum lagi soal pembebasan tanah pasca bencana di Sulteng. Menurutnya Sulteng yang menerapkan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT).

“Kekuatan hukum apakah di Jabar ada seperti itu yang mengakibatkan tumpang tindih kepemilikan ini yang menjadi salah satu soal dalam penanganan pasca bencana di Sulteng,” ujarnya.

Kemudian persoalan Inpres untuk menangani kemantapan jalan sulteng mendapatkan kurang lebih 1 triliun untuk menangani jalan jalan di daerah sehingga dia menyampaikan bagaimana Jawa Barat mengelola jalan ini.

Sekretaris BPBD Jawab Barat menyampaikan bahwa Paradigma penanggulangan bencana harus merujuk pada UU Nomor 24 tahun2007. Harus sudah berubah menangani pada tahap tangkap darurat bahwa ada fase fase penanggulangan bencana dari pra bencana, tanggap darurat dan fase pasca bencana.

“Komando pada tanggap darurat adalah kepala daerah. Kami di Jabar telah menyiapkan berbagai macam dokumen kebencanaan sehingga jika terjadi bencana kita tinggal melihat keputusan bersama tentang status bencana yang dihasilkan dari data akademisi atau instansi seperti BMKG,” terangnya.