PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, saat ini sedang mewaspadai penyakit ternak African Swine Fever (ASF) agar tidak masuk di daerahnya.
“Penyakit ternak ASF dijuluki pembunuh senyap, karena sifat serangannya yang tiba-tiba tanpa gejala awal dan sangat mematikan. Ini belum ada obatnya jadi kita harus hati-hati,” ujar Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Bunga Elim Somba, saat membuka FGD mitigasi penyakit hewan menular ASF di Pogombo, Selasa (05/11).
Kata dia, ASF telah menyebabkan kematian tiga juta ekor ternak babi di Cina, Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam sampai April 2019, dan dikhawatirkan dapat masuk ke Indonesia, termasuk Sulteng. Sebab, kata dia, beberapa kabupaten di Sulteng tercatat sebagai sentra peternakan babi rakyat, yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, Banggai dan Parigi Moutong.
“Olehnya saya menyambut baik FGD dalam rangka menyamakan persepsi, metodologi dan sinergitas mencegah masuknya wabah ini ke Sulteng,” akunya.
Sebenarnya, lanjut dia, Dirjen Otoritas Veteriner Nasional telah merekomendasikan tindakan teknis di ranah preborder, border dan postborder guna meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang belum bisa disembuhkan ini.
“Salah satu kebijakan yang perlu kita tempuh meliputi Tindakan Karantina Hewan (TKH) di tempat tujuan dan pembatasan lalu lintas oleh instansi terkait yang berwenang,” pesannya.
Sementara Kepala Balai Karantina Kelas II Palu, Ida Bagus Hary Soma Wijaya, menyampaikan, bila ASF sampai ke Indonesia pendapatan 285.315 peternak babi lokal dengan taksiran kerugian mencapai lebih dari Rp258 miliar.
Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia adalah eksportir utama bagi Singapura dengan total ekspor mencapai 279.278 ekor babi hidup dan 613 Kg produk olahan senilai total Rp837 miliar.
“Semoga kita memperoleh hasil konkret untuk menyusun sistem kewaspadaan dan kesiagaan menghadapi wabah ini,” tandasnya.
FGD yang digelar sehari itu, pihak balai mengundang peserta dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng, otoritas bandara dan pelabuhan, bea cukai, dokter hewan dan mitra teknis.
Sementara narasumbernya sendiri berasal dari Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Badan Karantina Pertanian dan Pengurus Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Pusat. (YAMIN)
