JAKARTA – Acara dialog publik yang digelar di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Medan, Kamis siang, 21 Maret 2019, berakhir ricuh. Aliansi Mahasiswa UINSU memprotes paparan yang disampaikan Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, yang dituding bermotif kampanye.
Selain Ngabalin, yang hadir sebagai pembicara adalah Sekretaris Jenderal Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti; Rektor UINSU, Prof. KH Saidurrahman; dan Direktur Informasi, Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Septriana Tangkary.
“Aksi dilaksanakan setelah pukul 10.00 WIB hingga menjelang Zuhur. Massa kita berjumlah 200 orang dari Aliansi Mahasiswa UIN Sumatera Utara. Kita melakukan aksi penolakan beliau dari berbagai jurusan dan fakultas,” kata Koordinator Aksi, Bobby Harahap, kepada wartawan di Medan.
“Jadi saya sampaikan, siapa pun dari tim kampanye mana pun, tidak boleh datang ke kampus. Karena kampus adalah tempat mahasiswa untuk belajar. Kampus tidak boleh dijadikan lahan politik praktis dan lahan-lahan kepentingan pribadi. Tim Sukses akan kami usir,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, kehadiran Ngabalin terindikasi bermuatan politik, yang dikemas dalam kegiatan dialog wawasan kebangsaan yaitu industri 4.0. Dalam acara tersebut, materi wawasan kebangsaan yang diputar adalah foto-foto Jokowi.
“Sehingga suasana di dalam itu jadi ricuh. Jadi kita tadi melaksanakan aksi pada saat Ngabalin sedang berorasi yang menyampaikan materinya,” ungkapnya.
Karena dialog ricuh, Ngabalin langsung dievakuasi keluar aula Kampus UINSU. Semula, politikus Golkar itu ingin memberikan klarifikasi atas aksi penolakan itu, tapi mahasiswa yang menggelar aksi melarangnya bicara. Ngabalin pun akhirnya pergi meninggalkan kampus.
“Bisa dikatakan aliansi mahasiswa UINSU mengusir Ngabalin,” tegas Bobby.
Sementara itu, Wakil Rektor III UINSU, Prof Amroeni memastikan acara dialog umum itu tidak ada unsur politisasi kampus, murni memberikan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa UINSU.
“Pada hari ini kita mengadakan kegiatan dari Kominfo terkait masalah menghadapi revolusi industri. Kemudian ada menganggap politisasi kampus, ini perlu diluruskan. Dalam kegiatan ini, pada hakitatnya, tidak ada istilahnya politisasi,” ujar Amroeni.
Adapun sebagian mahasiswa ada yang menganggap dan menafsirkan acara tersebut dipolitisasi, menurutnya wajar. Karena pembicaranya juga dari unsur pemerintah.
“Tapi, acara ini hakikat untuk kebangsaan dan bagaimana juga mahasiswa menghadapi revolusi 4.0,” paparnya.
Amroeni menambahkan pihak kampus tidak akan memberikan sanksi mahasiswa yang menolak paparan Ngabalin, hanya diberikan pemahaman. “Kalau tertentu tidak ada, ini idealisme dari mahasiswa lebih mendorong,” katanya.
Sumber: Viva.co.id
