PALU – Rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Koordinator Fasilitator di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Sulawesi II jadi polemik.
Rekrutmen ini adalah program BSPS Tahun 2023 di BP2P pada Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Penyedaiaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terindikasi sarat akan kepentingan.
Salah seorang peserta ujian, Fahrudin membeberkan sejumlah indikasi yang diklaim sebagai kejanggalan dan sarat kepentingan pada proses ujian BSPS.
Ia mewakili ratusan peserta yang gagal alias tidak lulusan saat mengikuti ujian dinilai banyak kejanggalan, sampai pada proses wawancara.
Hal itu dikemukakan Rudi sapaan Farhurin kepada wartawan usai melaporkan dugaan praktik culas tersebut di Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, Rabu (15/2/2023).
Ia menuturkan ada indikasi culas saat proses ujian, di mana salah seorang peserta ujian, tidak mengikuti ujian tes komputer.
“Peserta tersebut tidak ikut tes komputer, akan tetapi hanya mengikuti tes wawancara,” ungkapnya seperti dilansir GNews.
Rudi menduga ada permainan kotor oleh oknum untuk meloloskan peserta sesuai keinginan mereka.
Kata dia, begitu banyak polemik rekrutmen Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) pada program BSPS Tahun 2023 ini.
Di mana pelaksanaan program yang sudah di mulai, terindikasi ditemukan adanya beberapa kajanggalan.
“Tenaga Fasilitatator Lapangan yang dinyatakan lulus pada perekrutan, setelah dikonfirmasi untuk penempatan tugas, banyak yang mengundurkan diri,” ujar Rudi.
Kemudian lanjut dia, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat ini.
“Tenaga fasilitator yang mundur tersebut digantikan dengan Tenaga Fasilitator Lapangan yang tidak lulus pada saat rekrutmen,” katanya.
Bahkan, Rudi menuding ada yang menempati posisi tenaga penanggung jawab provinsi.
Tenaga tersebut, katanya yang ditugaskan di beberapa kabupaten yang di daerah ini.
“Ini sangat mencoreng proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilyah Sulawesi II,” tegas Rudi.
Ia juga menduga bahwa ada aroma nepotisme oleh PPK Rumah Swadaya dan RUK, Masniar M. Silondae yang menggunakan sejumlah TFL yang tidak lulus.
“Yang di tunjuk langsung oleh PPK. Oleh sebab itu sangat merugikan tenaga-tenaga fasilitator lainnya,” katanya.
Peserta TFL dirugikan itu, sebut Rudi, mereka yang sudah mengikuti rekrutmen dengan dinyatakan tidak lulus.
Pasalnya, ada semacam diskriminasi atau perlakuan yang berbeda, padahal sesama mereka sesama peserta tidak lulus.
Menurutnya, beberapa peserta yang dinyatakan lulus dan yang diundang kembali untuk wawancara berasal dari Sulawesi Tenggara (Sultra).
Yang paling disayangkan pernyataan PPK Musniar beberapa waktu lalu SDM TFL di Sulteng masih rendah
“Sehingga dengan kekuasaannya PPK mendatangkan Tenaga Fasilitator dan Koordinator Fasilitator dari daerah asalnya PPK, yaitu Kendari Sulawesi Tenggara,” jelas Rudi.
Hal ini tambah dia, dapat memicu terjadinya konfilk sosial, lantaran pernyataan tersebut yang seharusnya tidak boleh disampaikan.
PPK BP2P, Musniar M. Silandoe yang dikonfirmasi via kontak aplikasi WatsApp 08239321XXXX membantah tudingan itu.
“Apa semua yang bapak sampaikan itu fitnah. Retrumen TFL diselenggarakan balai,” katanya.
Mengenai rekrutmen itu, Musniar menyarankan agar ditanyakan langsung kepada Ketua Panitia ujian, Dina Rahmatu.
Sebab, semua proses ujian tersebut dilaksanakan oleh pihak BP2P.
Saat ini Musniar mengaku sedang perjalanan di luar kota. Ia berjanji akan menemui wartawan untuk menjelaskannya.
Ketua Panitia, Dina Rahmatu yang dikonfirmasi lewat pesang aplikasi WA menyatakan tuduhan tersebut tidak benar.
Bahkan dia tidak mengetahui mengenai adanya polemik rekrutmen yang bahkan pesertanya tidak lulus, tapi diterima calon TFL.
“Mohon maaf, kalau untuk masalah itu saya tidak mengetahui, karena tugas kami sebagai panitia, hanya sampai mengeluarkn surat keputusan hasil rekrutmen,” jelasnya.
Komentar