Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) akan dibahas melalui mediasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan dengan pihak perusahaan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026.
Rencana mediasi tersebut mengemuka dalam audiensi Serikat Pekerja Tadulako dengan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu membahas proses PHK yang dialami puluhan pekerja di kedua perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar meminta agar alasan dan mekanisme PHK ditelusuri untuk memastikan keputusan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan hubungan industrial harus melibatkan kedua belah pihak. Perusahaan dan pekerja perlu diberikan ruang untuk menjelaskan persoalan masing-masing melalui mekanisme yang berlaku.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Anwar.
Ia juga mengingatkan agar keputusan PHK memiliki dasar yang jelas dan tidak dipengaruhi persoalan pribadi maupun ketidaksukaan terhadap pekerja tertentu.
Sebagai langkah awal, Serikat Pekerja Tadulako diminta menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi. Data tersebut akan diverifikasi pemerintah sebelum pembahasan dilanjutkan bersama pihak perusahaan.
Pemprov Sulteng berencana mengundang manajemen PT LII dan PT GNI dalam mediasi yang dijadwalkan Rabu, 11 November 2026. Perwakilan perusahaan yang hadir diharapkan merupakan pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Anwar mengatakan pemerintah telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai lokasi mediasi, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi pekerja maupun perwakilan perusahaan.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujarnya. ***
