Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah daerah mengarahkan kebijakan APBD 2027 tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ketahanan keluarga.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Rabu (7/10/2026).
Wiwik menilai pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun banyaknya infrastruktur yang dibangun. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga juga harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas belanja daerah.
“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” ujar legislator yang akrab disapa Bunda Wiwik tersebut.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, program pemerintah daerah perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bunda Wiwik, yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Sulawesi Tengah, turut meminta agar ketahanan keluarga ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Fraksi PKS mengingatkan setiap program yang dibiayai melalui APBD harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.
PKS Minta Anggaran Berbasis Kinerja
Selain pembangunan manusia, Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD 2027.
Setiap program, menurut fraksi tersebut, harus dilengkapi target, indikator, serta hasil yang dapat diukur. Dengan mekanisme itu, efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan capaian program, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.
Fraksi PKS juga memberikan perhatian terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Pemerintah diminta tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang menanggung beban berlebihan melalui kebijakan peningkatan pendapatan.
