Akuisisi kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia masih memicu perdebatan di kalangan pemerhati militer Indonesia. Sebagian menilai langkah tersebut sebagai keputusan strategis untuk memperkuat armada TNI AL, sementara yang lain mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk kapal yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Namun di tengah perdebatan itu, ada satu hal yang justru dinilai lebih penting, yakni bagaimana proses refurbishment atau pembaruan kapal dilakukan agar Garibaldi benar-benar bisa beroperasi sesuai kebutuhan Indonesia.
Isu ini menjadi pembahasan dalam podcast Marapi Consulting & Advisory yang dirilis pada 8 Juni 2026. Pengamat militer Gerry Soejatman dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman Hevas Ali menilai keberhasilan pemanfaatan ITS Giuseppe Garibaldi nantinya akan sangat bergantung pada arah penggunaan dan kualitas modernisasi yang dilakukan setelah kapal tiba di Indonesia pada akhir 2026.
Menurut Gerry Soejatman, publik perlu memahami terlebih dahulu bahwa ITS Giuseppe Garibaldi bukan kapal induk besar seperti milik Amerika Serikat. Kapal tersebut masuk kategori kapal induk ringan atau helicopter carrier yang memiliki kemampuan berbeda.
“Kalau kita salah memahami kelas kapal ini, maka ekspektasi yang muncul juga akan salah,” kata Gerry melalui rilis Marapi Consulting & Advisory diterima media ini, Rabu 10 Juni 2026.
Ia menjelaskan, Garibaldi lebih cocok digunakan untuk mendukung operasi di wilayah perairan Indonesia, terutama sebagai kapal pembawa helikopter untuk patroli, pengawasan, bantuan kemanusiaan maupun operasi militer di dalam negeri. Kapal tersebut tidak dirancang untuk menggelar operasi udara berskala besar seperti kapal induk utama yang membawa puluhan pesawat tempur.
Menurut Gerry, desain Garibaldi yang dibuat untuk kebutuhan Angkatan Laut Italia justru memiliki kesamaan dengan kondisi geografis Indonesia. Karena itu, kapal tersebut dinilai masih relevan selama digunakan sesuai fungsinya.
Sementara itu, Alman Hevas Ali menilai pembahasan mengenai kapal induk sering kali langsung dikaitkan dengan konsep blue water navy atau kemampuan operasi jauh dari wilayah nasional. Padahal, menurutnya, penggunaan kekuatan laut harus disesuaikan dengan kepentingan Indonesia.