Kenaikan harga beras di Kabupaten Parigi Moutong memicu reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Meski daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras utama di provinsi tersebut, lonjakan harga sampai menyentuh angka Rp 18.000/Kg sempat mengganggu kepercayaan publik terhadap pasokan lokal.

Gubernur Anwar Hafid merespons dengan menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk melakukan langkah konkret di lapangan. Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulteng, Dr. Rudi Dewanto, yang memimpin pengecekan langsung ke Pasar Sentral Tagonu dan Pasar Tolai bersama instansi terkait.

Dari temuan awal, lonjakan harga tak semata soal ketersediaan. Fenomena arus keluar beras dari Parigi Moutong ke daerah lain, seperti Gorontalo dan Manado, menjadi salah satu penyebab utama. Harga jual yang lebih tinggi di luar provinsi mendorong petani untuk memasarkan hasil panennya ke luar, yang otomatis mengurangi pasokan dalam daerah.

“Harga di luar provinsi lebih menggiurkan. Banyak petani menjual ke sana. Ini harus disikapi agar pasokan untuk kebutuhan dalam daerah tetap terjaga,” kata Rudi Dewanto saat memimpin rapat koordinasi di kantor Wakil Bupati Parigi Moutong, Jumat (18/7/2025).

Situasi ini menuntut langkah taktis. Pemerintah menawarkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan Perum BULOG agar mampu menyerap sebagian hasil panen petani. Rudi menyarankan agar minimal 20 persen hasil panen petani dialokasikan ke BULOG, sebagaimana telah disepakati dalam kesepahaman awal tahun antara pemerintah, pelaku usaha penggilingan padi, dan unsur TNI.

Solusi yang diajukan tidak hanya soal menyerap beras dari petani, tapi juga memperkuat distribusi lewat mitra resmi. Pemkab Parigi Moutong didorong segera mengusulkan daftar pedagang untuk menjadi penyalur resmi beras SPHP, agar jalur distribusi diperluas dan harga di pasar bisa dikendalikan.

Sementara itu, dari pengecekan lapangan di dua pasar utama, ditemukan bahwa harga beras medium masih berada di kisaran HET, yakni Rp 12.500/Kg. Jenis beras lainnya memang tersedia di harga Rp 16.000/Kg, namun belum menyentuh angka Rp 18.000 sebagaimana yang sempat dilaporkan sebelumnya. Fakta ini menjadi penyeimbang narasi yang beredar dan memberi ruang untuk klarifikasi publik.

Cadangan pemerintah juga terbilang memadai. Pimpinan Wilayah BULOG Sulawesi Tengah, Elis Nurhayati, menyebut bahwa stok beras pemerintah mencapai 10.653 ton, tersebar di tiga gudang wilayah Parigi Moutong. Selain itu, ada penugasan SPHP dari Badan Pangan Nasional sebesar 13.056 ton untuk disalurkan hingga akhir 2025. Beras SPHP dijual Rp 11.000/Kg dari gudang, dikemas 5 Kg, dan disalurkan melalui koperasi desa, pasar rakyat, outlet resmi, dan program Gerakan Pangan Murah.

Dalam waktu yang sama, BULOG juga menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk alokasi Juni–Juli sebanyak 4.483 ton kepada lebih dari 224 ribu penerima manfaat. Ini memberi lapisan tambahan dalam upaya menjaga keterjangkauan beras, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejumlah pejabat hadir dalam pengecekan dan rapat koordinasi ini, mulai dari Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Nelson M, Kepala Dinas Pangan Rustam A, Karo Ekonomi Yunarto Pasman, hingga Satgas Pangan Polda Sulteng dan perwakilan Bank Indonesia. Dukungan lintas sektor ini menjadi pondasi penting agar intervensi tak berhenti pada seremonial, tapi menyentuh distribusi riil dan keputusan kebijakan yang berkelanjutan.

Langkah-langkah cepat ini menunjukkan bahwa krisis harga pangan di tingkat lokal hanya bisa diatasi dengan manajemen pasokan yang terintegrasi dan distribusi yang lebih merata. Pemerintah tidak hanya mengejar kestabilan harga, tapi juga menjaga keseimbangan antara keuntungan petani dan keterjangkauan masyarakat. ***