Anggota DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, ST, MM menggelar reses Caturwulan (Cawu) II di Kelurahan Talise Valangguni pada Selasa malam, 15 Juni 2025. Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari fasilitas tenda hingga keluhan soal gaji padat karya yang tak kunjung naik.

Ketua RT 6, Zulkarnain, menjadi salah satu warga yang pertama menyampaikan aspirasi. Ia menekankan pentingnya penyediaan fasilitas tenda, kursi, dan pengeras suara untuk kebutuhan masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

“Kalau bisa pak, kami di RT 6 RW 2 ini bisa dibantu tenda dan kursi. Karena kalau ada acara kadang masih sewa, sementara tidak semua warga mampu,” ujar Zulkarnain.

Ia juga menyinggung perlunya bantuan bola dan perlengkapan olahraga bagi anak-anak yang akan memanfaatkan lapangan yang sedang diperbaiki.

Selain itu, Zulkarnain mengungkapkan keluhan tentang kondisi drainase yang sering menyebabkan banjir. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menanggulangi masalah air yang menggenangi permukiman warga setiap musim hujan.

Aspirasi lain datang dari Farida, perwakilan Majelis Taklim Al Amin Solo Indah. Farida mengajukan permohonan bantuan buku Iqro dan perlengkapan kegiatan majelis. Ia juga mempertanyakan kebijakan puskesmas yang memungut biaya surat keterangan sehat untuk anak-anak lomba.

“Waktu anak-anak ikut lomba, kami diminta bayar surat keterangan sehat. Padahal ini kegiatan positif untuk mewakili Kota Palu,” ungkap Farida. Ia juga berharap adanya kejelasan pembagian sertifikat lahan yang sudah lama dijanjikan pemerintah namun belum terealisasi.

Keluhan serupa disampaikan Risnawati, yang mewakili pekerja padat karya. Ia menanyakan kepastian kenaikan gaji yang telah lama dijanjikan namun hingga kini belum ada realisasi.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rusman Ramli menjelaskan, sebagian kebutuhan warga telah dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Untuk permintaan tenda dan kursi, sudah saya input di SIPD. Nanti tinggal menunggu giliran distribusi. Majelis Taklim An Nur sudah tanda tangan proposal, semoga cepat terealisasi,” terang Rusman.

Terkait sarana olahraga, ia memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk bantuan bola voli, takraw, dan perlengkapan pendukung lainnya.

Sementara mengenai drainase, Rusman mengakui persoalan itu kompleks karena banyak aliran air terhambat akibat pembangunan di jalur sempadan air.

“Drainase ini persoalan rumit. Kalau dibuat jalurnya, airnya mau dibuang ke mana? Banyak lahan yang seharusnya jadi resapan air, malah dibangun rumah. Ini yang jadi PR kita bersama,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah kota tengah menyusun master plan drainase yang komprehensif, sambil tetap melakukan perbaikan rabat beton dan drainase kecil di titik-titik rawan banjir.

Soal pungutan surat keterangan sehat di puskesmas, Rusman menyampaikan, kebijakan tersebut merupakan retribusi daerah. Namun ia membuka peluang membantu warga jika kebutuhan itu berkaitan dengan anak-anak berprestasi.

“Kalau butuh bantuan semacam itu, silakan langsung hubungi saya. Nomor HP saya sama sejak kuliah. Saya terbuka menerima laporan warga,” tegasnya.

Rusman juga menjawab polemik lahan yang sudah lama menjadi sengketa. Ia menyarankan agar masalah tersebut dibicarakan secara terbuka oleh semua pihak terkait, tanpa dijadikan alat politik.

“Meski saya sangat paham, terkait lahan ini saya tidak mau berkomentar banyak. Saya tau diri. Saya ini siapa? Saya juga tidak mau persoalan lahan dijadikan panggung politik. Saya menyarankan ada ruang rekonsiliasi untuk semua pihak,” ucap Rusman.

Tentang kenaikan gaji padat karya, ia menjelaskan, jika semua itu bergantung kondisi keuangan daerah.

“Tahun lalu PAD kita minus. Banyak kegiatan belum terbayarkan. Kami terus berupaya agar pendapatan asli daerah meningkat, termasuk dari bagi hasil tambang dan sektor lain,” jelasnya.

Rusman juga mengingatkan, jika masyarakat ingin memperoleh bantuan modal usaha dari pemerintah, harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen pendukung lainnya.

Ia mencontohkan program bantuan modal usaha sebesar Rp2 juta yang tahun lalu hanya berhasil disalurkan kepada 13 dari 20 calon penerima karena kurangnya kelengkapan administrasi.

“Tahun depan saya tambah lagi jadi 40 penerima, masing-masing 20 orang untuk Palu Timur dan Mantikulore. Tapi tetap harus ada NIB dan dokumen usaha yang jelas,” tegas Rusman.

Rusman menutup pertemuan dengan ajakan warga untuk tetap mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau ada warga yang benar-benar butuh bantuan, termasuk urusan duka, kain kafan, dan lainnya, sampaikan saja. Jangan sungkan. Saya hanya ingin ini semua berdampak baik, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat,” pungkas Sekretaris PKS Sulteng itu. (Rfi)