Langkah baru diluncurkan Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, dalam upaya meningkatkan produksi pertanian secara signifikan.

Dalam rapat pemantapan rancangan RPJMD 2025–2029 di kantor Bappeda, Jumat (2/5/2025), ia mencetuskan ide pembentukan brigade pertanian, satuan tugas khusus yang akan membantu petani di lapangan, bukan sekadar program simbolis di atas kertas.

Baca Juga:Pemuda Berani Dukung Satgas Tambang dan Energi

Alih-alih menyerahkan alat dan mesin pertanian (alsintan) ke kelompok tani secara sporadis yang kerap tidak merata pemanfaatannya, brigade pertanian ini nantinya akan bergerak seperti ‘pasukan keliling’ untuk mengoperasikan alsintan secara adil dan profesional.

“Jangan ada lagi alsintan jadi milik kelompok. Harus dikelola profesional dan siap membantu siapa saja,” ungkap Anwar Hafid dalam rapat yang dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekprov Novalina, dan para kepala OPD.

Gagasan tersebut berangkat dari keresahan petani yang selama ini kesulitan mengakses teknologi dan fasilitas penunjang, terlebih saat musim tanam tiba. Pemerintah tidak hanya ingin menambah jumlah alat, tapi mengatur ulang cara pemanfaatannya agar tepat sasaran dan mendorong capaian produktivitas hingga 6 ton per hektar.

Tidak berhenti di situ, Anwar Hafid juga mengusulkan skema subsidi terhadap pupuk non-subsidi, sehingga bisa dibeli oleh petani dengan harga setara pupuk bersubsidi yang sering langka. Ini menjadi alternatif konkret ketika suplai pupuk subsidi terbatas dan tidak cukup menjangkau seluruh petani.

Seluruh inisiatif tersebut dikunci dalam proses finalisasi dokumen RPJMD yang akan segera dibahas bersama DPRD Provinsi Sulteng. Dalam pandangan Gubernur, RPJMD bukan sekadar perencanaan formal, melainkan landasan utama untuk menggerakkan 9 program prioritas BERANI, yang mengedepankan tiga sektor utama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Program seperti BERANI Cerdas yang membebaskan seluruh biaya sekolah hingga ke jenjang SMK, termasuk praktek kerja industri dan uji kompetensi serta penyaluran BOSDA untuk sekolah swasta, diperkuat dengan beasiswa kuliah tanpa syarat ekonomi maupun kampus tujuan.

Sementara BERANI Sehat hadir sebagai solusi atas keluhan masyarakat terkait akses pelayanan kesehatan. Mulai 13 April lalu, siapa pun yang memiliki KTP Sulawesi Tengah dapat berobat tanpa harus menunjukkan kartu BPJS aktif.

“Kalau dua beban terberat ini sudah diangkat, pendidikan dan kesehatan, tinggal kita keroyok kesejahteraannya,” kata Gubernur.

Ia menegaskan, upaya menciptakan kesejahteraan berarti membangun konektivitas dan layanan dasar: listrik, signal, jalan, dan terutama lapangan kerja.

Lewat gagasan-gagasan konkret seperti ini, Anwar Hafid ingin memastikan RPJMD bukan dokumen mati, tapi peta jalan untuk menjadikan Sulteng Nambaso, Sulawesi Tengah yang benar-benar besar dan sejahtera.***