Tak kalah penting, banyak perusahaan yang masih menggunakan NPWP luar daerah meski seluruh operasinya berada di Sulteng. Anwar menegaskan pentingnya memiliki kantor dan nomor pajak di provinsi ini, agar hasil pajaknya juga dinikmati masyarakat lokal.
“Dengan begitu, komunikasi dan koordinasi dengan pemda juga lebih cepat,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik penggunaan kendaraan berpelat luar daerah oleh perusahaan, yang mengakibatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke kas daerah. Pajak air permukaan dan bea balik nama kendaraan pun jadi perhatian, karena potensi penerimaan dari sektor ini belum maksimal.
“Semuanya sudah punya peraturan, tinggal kita jalan,” ujarnya singkat, menekankan bahwa perangkat hukum sudah ada dan tinggal diimplementasikan.
Anwar juga menyinggung keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lebih dari satu kabupaten dalam provinsi. Jika tak diatur dengan baik, pendapatan daerah dari sektor ini bisa tidak tercatat dengan benar.
Ia mengkritisi pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA yang dinilai tidak berjalan optimal.
“Pernah ketemu tenaga kerja asing, saya uji pakai Bahasa Indonesia yang umum tapi tidak bisa padahal sudah ada pelatihan,” ungkapnya. Bahkan pertanyaan sederhana seperti “apakah sudah makan” tidak bisa dimengerti oleh pekerja asing tersebut.
Sebagai solusi, Pemprov menggandeng Universitas Tadulako dan lembaga pelatihan bahasa untuk menggelar kursus Bahasa Mandarin secara gratis bagi masyarakat lokal. Tujuannya adalah menyiapkan tenaga penerjemah yang bisa diserap ke dalam industri, khususnya di kawasan tambang Morowali dan Morowali Utara.
Di sektor pendidikan vokasi, program BERANI Cerdas menjadi andalan. Mulai tahun ini, Pemprov Sulteng menanggung seluruh biaya prakerin dan uji kompetensi siswa SMK. Gubernur meminta agar perusahaan tidak menutup pintu bagi lulusan SMK lokal, baik untuk magang maupun bekerja setelah lulus.
“Tolong diterima kalau mereka selesai dan kalau mereka praktek,” pesannya lugas.
Pertemuan itu dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov, seperti Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Staf Ahli Gubernur Ihsan Basir, Kadis Nakertrans Drs. Arnold Firdaus, Kadis Pendidikan Yudiawati V. Windarrusliana, Kadis PTSP Moh. Rifani Pakamundi, Plt Kadis Perindag Mira Yuliastuti, dan sejumlah pengawas tenaga kerja.
