Husin Alwi: Intervensi Program Kemiskinan Harus Langsung ke Sasaran
Husin Alwi, ST, seorang praktisi pemberdayaan masyarakat sekaligus mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ke-14, Rusdy Mastura, dalam bidang pemberdayaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan, menyampaikan pandangannya terkait fokus Gubernur Anwar Hafid (AH) dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Sebagai penerima Pin Emas dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas dedikasi dan pendampingannya dalam Program Padat Karya dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kota Palu pada masa kepemimpinan Wali Kota Rusdy Mastura, Husin menegaskan, bahwa komitmen dan konsistensi adalah prinsip utama yang harus dimiliki pemimpin dan perangkatnya, termasuk dalam jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Keselarasan antara kebijakan pro rakyat miskin (pro poor policy), penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor budgeting), dan perencanaan program yang berbasis pada kebutuhan masyarakat miskin (pro poor programming) menjadi indikator utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan saat ini,” kata Husin.
Ia juga menegaskan, pemerintah perlu meminimalisir dan bahkan menghilangkan Inclusion Error serta Exclusion Error, yakni situasi di mana orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara orang yang tidak berhak justru mendapatkan manfaat.
“Hal ini harus menjadi prioritas utama. Pemutakhiran data kemiskinan daerah menjadi faktor kunci, termasuk detail analisa dimensi kemiskinan yang lebih akurat,” sarannya.
Husin menilai, intervensi program dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah harus bersifat revolusioner dan berfokus pada strategi “Direct Attack Poverty” atau serangan langsung terhadap akar kemiskinan.
“Kalau masih bersifat rembesan dan tidak menyentuh akar permasalahan, maka mustahil tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah bisa turun signifikan di bawah 10 persen dalam beberapa tahun ke depan,” tegasnya.
Sebagai pembelajaran dari pengalaman panjang di Kota Palu tahun 2015 dengan gerakan “Palu Zero Poverty”, program unggulan Padat Karya dan PDPM terbukti menjadi inisiatif revolusioner yang pertama kali berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 7,24 persen.
“Maka program ekstra-ordinary seperti itu baiknya juga diterapkan dalam pemerintahan Sulawesi Tengah saat ini,” lanjutnya.
TKPKD Harus Jadi Garda Terdepan
Husin menyatakan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, harus menjadi garda terdepan dalam menangani kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“TKPKD diketuai oleh Wakil Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Seharusnya, tim ini menjadi motor utama dalam menyusun strategi, mengawasi implementasi program, serta memastikan percepatan penanggulangan kemiskinan berjalan efektif,” ujarnya.
Husin juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan penguatan TKPKD dan merevisi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar selaras dengan visi, misi, dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Program BERANI (Bersama Anwar – Reny).
Menurutnya, pengarusutamaan RPKD yang menargetkan kemiskinan ekstrem harus menjadi agenda utama agar seluruh perencanaan, intervensi program, dan target pengentasan kemiskinan dapat berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Husin merekomendasikan, tiga aspek utama yang perlu menjadi fokus dalam intervensi program kemiskinan ekstrem, yaitu:
- Mengurangi Beban Masyarakat
- Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- Menargetkan Kantong-Kantong Kemiskinan.
“Jangan lagi ada program yang hanya bersifat rembesan. Semua harus terarah dan terfokus langsung untuk menyerang akar kemiskinan,” terangnya.
Dua Program Prioritas Gubernur Anwar Hafid
Sejalan dengan rekomendasi Husin, Gubernur Anwar Hafid dalam berbagai kesempatan telah menegaskan dua program prioritas yang akan segera dilaksanakan sebagai upaya mengurangi beban rakyat.
- Program Berani Cerdas: Beasiswa Perguruan Tinggi
Melalui Program Berani Cerdas, anak-anak dari keluarga kurang mampu di Sulawesi Tengah akan mendapatkan beasiswa pendidikan untuk menempuh pendidikan tinggi mulai tahun ajaran 2025.
“Mulai tahun ajaran baru 2025 ini, anak-anak Sulteng yang ingin masuk kuliah akan mendapatkan beasiswa dari Pemprov Sulteng,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi beban ekonomi bagi keluarga miskin, serta untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih baik.
- Program Berani Sehat: Berobat Gratis dengan KTP
Sementara itu, Program Berani Sehat memastikan, seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bisa berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP di RSUD Undata dan RSUD Madani.
Pemerintah provinsi menargetkan kedua rumah sakit ini sebagai pilot project dalam penerapan pelayanan kesehatan berbasis KTP sebelum kebijakan ini diperluas ke seluruh daerah.
“Beban masyarakat kita salah satunya adalah biaya kesehatan. Jangan sampai ada rakyat kita yang tidak bisa berobat hanya karena kendala administrasi atau biaya. Itu sebabnya, saya ingin memastikan bahwa cukup dengan KTP, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Menurutnya, kebijakan ini adalah langkah konkret untuk mengurangi beban hidup masyarakat, sama halnya dengan program pendidikan gratis.
“Banyak keluarga kehilangan tanah dan harta benda hanya demi menyekolahkan anaknya. Kalau ini terjadi, masyarakat akan kembali miskin. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi beban mereka adalah dengan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dan layanan kesehatan gratis,” pungkasnya.
Gubernur Anwar Hafid menuturkan, kedua program ini adalah bagian dari visi besar “Sulteng Nambaso”, yang bertujuan untuk menciptakan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera, adil, dan berdaya saing tinggi.***
