Prioritas Anggaran 2025: MBG dan Efek Multiplier bagi UMKM
Di tengah atmosfer Tangerang yang sibuk pada Kamis (30/01), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kabar penting terkait arah belanja negara tahun 2025.
Dengan total alokasi yang direncanakan lebih dari Rp3.600 triliun, ia menegaskan, bahwa efisiensi dan optimalisasi dana menjadi kunci untuk memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tujuannya, agar birokrasi makin efisien dalam penggunaan uang negara, dan APBN betul-betul bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya saat berbicara dalam acara BRI Microfinance Outlook.
Salah satu sorotan utama dalam alokasi anggaran ini adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menkeu, menjelaskan, bahwa program tersebut tidak hanya sekadar soal pemberian makanan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis Investasi Masa Depan Bangsa
Dalam rencana anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak.
“Ini adalah investasi penting dan jangka panjang,” tegas Sri Mulyani.
Melalui program ini, anak-anak di seluruh pelosok negeri diharapkan dapat menikmati makanan bergizi yang mendukung mereka untuk tumbuh sehat dan aktif belajar di sekolah.
Tidak hanya itu, MBG menjadi lebih dari sekadar program sosial. Sri Mulyani melihat potensi besar yang bisa dimanfaatkan dari program ini, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam pelaksanaan program, kebutuhan penyediaan makanan bergizi secara massal akan membuka peluang besar bagi UMKM untuk terlibat, baik dalam penyediaan bahan makanan maupun proses pengolahannya.
“Saya membayangkan efek pengalinya atau multiplier effect-nya akan luar biasa. Kita tentu akan terus mendukung agar program ini tidak hanya berfungsi meningkatkan gizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi,” ungkapnya.
Peluang bagi UMKM
Program MBG menawarkan kesempatan emas bagi ribuan pelaku UMKM di sektor pangan dan jasa. Dalam skenario ideal, usaha kecil dapat menjadi mitra penyedia makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.
Menkeu, menekankan, bahwa efek domino dari program ini akan terlihat nyata, seperti terciptanya permintaan bahan pangan lokal, peningkatan produksi olahan makanan, hingga terbukanya lapangan kerja baru.
Salah satu contohnya adalah petani lokal yang dapat memasok bahan segar seperti sayuran dan protein, sedangkan usaha katering rumahan atau warung lokal bisa mendapat peran dalam proses pengolahan makanan. Dengan begitu, rantai pasok ekonomi lokal bisa bergerak lebih dinamis.
Dukungan Perbankan untuk Menjamin Kelancaran Program
Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dalam acara yang sama, Sri Mulyani menyerukan kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan, untuk berkontribusi aktif dalam mendukung keberlanjutan program MBG.
Ia menjelaskan, bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha yang terlibat.
“Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan purchasing order untuk makan bergizi gratis, dia seharusnya bisa mendapatkan kredit untuk modal kerja,” ujarnya.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha, terutama UMKM, memiliki akses modal yang cukup untuk memenuhi pesanan dalam program MBG tanpa terkendala pembiayaan.
Lebih lanjut, dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), Menkeu telah menggarisbawahi perlunya perbankan memberikan pembiayaan khusus bagi UMKM yang terlibat dalam proyek ini.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan proses distribusi makanan bergizi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Tantangan Tata Kelola dan Efisiensi
Meski program ini menjanjikan banyak manfaat, Sri Mulyani juga mengingatkan adanya tantangan dalam pelaksanaan. Salah satunya adalah tata kelola yang harus kuat agar program ini tidak hanya menjadi proyek besar yang menyerap anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata.
“Tata kelola dan pengawasan harus menjadi fokus, terutama di tingkat lokal, agar tidak ada penyimpangan dan agar distribusi makanan bergizi tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Menkeu.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
Harapan dan Refleksi ke Depan
Melalui kombinasi program gizi nasional dan keterlibatan UMKM, pemerintah berharap bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya memperbaiki gizi anak-anak, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru.
Di penghujung acara, Sri Mulyani menutup dengan pesan optimisme.
“Dengan efisiensi anggaran yang baik dan kerja sama berbagai pihak, kita bisa membangun masa depan generasi muda yang lebih sehat dan lebih cerdas, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat”, tutupnya.
Ke depan, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi solusi gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi bukti bahwa alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Sumber: Kemenkeu I Editor: Rifai
