Dia juga meminta kepada Kepala BKSDA agar segera menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sebagai imbas penetapan sepihak kawasan konservasi di Bolano.
“Sudah bukan eranya warga dijadikan sebagai objek dalam proses pengambilan kebijakan, apalagi jika itu terkait langsung dengan kepentingan warga,” tutup Ibrahim.
Mewakili Kepala BKSDA, Mulyadi menyampaikan bahwa program itu belum sepenuhnya update.
“Dan hingga kini juga belum berjalan. Jadi mohon beri kami kesempatan untuk meneruskan aspirasi yang bapak ibu sampaikan,” katanya.
Terkait SK tersebut, Mulyadi mengatakan bahwa kronologi penetapan kawasan itu sudah diusulkan sejak tahun 1980-an.
“Masukan kami, hendaknya diperjelas dulu akurasi data dan dokumen terkait sejarah dan hukum adatnya. Karena saya yakin sepanjang ini bisa dibicarakan bersama pasti akan ada solusi bersama,” katanya.
Selain Ibrahim Hafid, massa aksi juha diterima dua legislator Partai NasDem lainnya, yakni Muh. Masykur dan Nasution Camang. Source: MALOnline
[related-content]
