Debat tersebut menurut Ahmad Ali, adalah untuk warga Sulteng, bukan untuk orang Indonesia. Jika debat itu dilaksanakan di Sulteng, maka diharapkan masyarakat datang berbondong-bondong, menonton atau mendengarkan langsung perdebatan para kandidat gubernur dan wakil gubernur.
“Debat ini bukan hanya berdebat pola pikir, tetapi juga menjadi poin penting masyarakat yang belum menentukan pilihan,” kata Ahmad Ali.
“Dengan mengikuti debat bisa mengetahui dan menentukan pilihan mereka,” tambah Ahmad Ali mengutip metrosulawesi.net.
Patut kita apresiasi pernyataan Ahmad Ali bahwa debat kandidat kepala daerah bukan untuk menyenangkan stasiun TV, tapi untuk bersosialisasi ke publik khususnya masyarakat Sulteng, sehingga visi dan missi kandidat menjadi perbandingan bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada 27 November 2024.
Selain Cagub koalisi Nasdem, Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PSI Ahmad Ali memprotes debat kandidat gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, juga ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulteng, Nasrun, SH.
“Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing,” kata Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun di Palu Selasa (8/10-2024) dikutip di kantor berita antara.
Protes dan penolakan debat digelar di Jakarta juga datang dari ketua LS- ADI Riwin Najamuddin.
